Karimun, Kepri (ANTARA News) - Kalangan organisasi kemasyarakatan dan pemuda di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, akan mengirim surat terbuka untuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan krisis listrik berkepanjangan di wilayah itu.

"Mungkin melalui surat terbuka untuk SBY baru dapat mengakhiri krisis berkepanjangan, karena aspirasi masyarakat selama ini terkesan tidak ditanggapi serius," kata Ketua Kerukunan Pemuda Karimun (KPK) Zulkhainen, di Tanjung Balai Karimun, Rabu.

Menurut Zulkhainen, krisis listrik yang berlangsung bertahun-tahun di daerah itu dinilai menjadi penyebab lambannya pembangunan di kabupaten berjuluk "Negeri Berazam" itu.

Padahal, sebagai beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, daerah itu sangat potensial dalam mendorong perekonomian.

"Tapi nyatanya pembangunan jalan di tempat, investor masih berpikir panjang untuk membuka usahanya karena dihadapkan pada ketersediaan arus listrik yang belum mencukupi," ucap dia.

Dia mengatakan, ratusan rumah toko yang berada di pusat kota kosong karena tidak ada pengusaha tertarik untuk menyewa atau membuka usahanya di ruko tersebut.

"Keengganan itu karena ruko-ruko itu tidak dilengkapi instalasi listrik. Kalau mau buka terpaksa membeli genset sendiri yang tentunya menambah biaya operasional," kata dia.

Pemberlakuan status perdagangan bebas di daerah itu juga masih terhambat akibat fasilitas listrik yang belum memadai meski saat ini sudah ada sejumlah investor yang menanamkan modalnya.

"Jika krisis listrik dapat teratasi, kami yakin pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat karena didorong oleh status perdagangan bebas itu," paparnya.

Menurut dia, masyarakat sudah jenuh dengan tidak nyamannya pelayanan PLN setempat walau aksi demo kerap kali terjadi di kantor BUMN itu, namun tidak menyelesaikan masalah karena pemadaman bergilir terus berlanjut.

"Aksi anarkis juga tidak menuntaskan masalah karena kondisi mesin pembangkit yang sering rusak tetap saja menimbulkan pemadaman mendadak," kata dia.

Ketika ditanyakan pada pihak PLN, katanya, jawabannya tetap sama yaitu kebijakan ada di tangan kantor cabang, sehingga tidak memberi solusi walaupun media massa begitu gencar menyoroti krisis tersebut.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya bersama sejumlah ormas dan OKP akan melayangkan surat terbuka tersebut yang ditujukan pada SBY agar memprioritaskan daerah itu dalam menuntaskan krisis listrik tersebut.

"Harapan kami dengan perhatian SBY, krisis tersebut segera beraKhir," katanya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua DPW Persatuan Pemuda Tempatan (Perpat) Karimun Risdiyansyah yang menyambut positif rencana itu.

"Memprihatinkan, akhir-akhir ini intensitas pemadaman semakin meningkat dan terkesan tidak beraturan. Mudah-mudahan surat terbuka itu mendapat respons sehingga daerah itu terbebas dari pemadaman," kata dia.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009