Ketua Umum Majelis Dzikir itu, Haris Thahir, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan silaturahmi antarumat Islam, khususnya menjelang datangnya bulan suci Ramadan.
Hal itu disampaikannya melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
"Presiden SBY, yang juga pembina Majelis Dzikir juga mengirim salam untuk Ustad Baasyir," kata Haris.
Pertemuan tersebut, katanya, berlangsung akrab dan konstruktif dengan kedua belah pihak membuka kemungkinan dialog intensif untuk mencari titik temu dari setiap permasalahan yang ada.
"Jangan sampai umat Islam dipecah-belah oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karenanya setiap ulama dan tokoh Islam harus membuka pintu dialog demi kemaslahatan umat dan bangsa," katanya.
Mengenai protes Baasyir terkait dengan isu adanya kantor dagang Israel di Jakarta, dan rumor pembubaran Majelis Dzikir, jika SBY tak bisa menghentikan manuver bisnis Israel, Haris menyatakan bahwa Presiden SBY tak pernah mengeluarkan izin apapun atas kantor dagang tersebut.
"Sudah saya sampaikan kepada Ustadz Ba`asyir bahwa Kantor Dagang Israel di Jakarta itu tidak ada. Hanya isu yang dihembuskan sekelompok orang untuk memecah-belah umat Islam. Komitmen SBY dan Pemerintah Indonesia terhadap isu Palestina masih tetap sama, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk Israel," katanya.
Bahkan, katanya, kini Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, dan Mer-C, sedang merancang Rumah Sakit di Jalur Gaza untuk membantu masyarakat Palestina.
"Di era SBY, tidak pernah ada penandatanganan MoU apa pun dengan Israel maupun pihak-pihak yang terkait dengan isu pendirian Kantor Dagang Israel di Jakarta. Kalau tadi Ustadz Ba`asyir menyatakan SK itu diteken pada 2001, berarti SBY tidak terlibat. Dan, sejauh yang kami ketahui, SK itu pun tidak ada," ujar Haris.
Sebelumnya, Ustadz Wahyudin, direktur Ponpes Ngruki mengatakan bahwa dalam pertemuan tertutup tersebut, Ba`asyir mendesak Presiden SBY segera mencabut Surat Keputusan tentang Pembukaan Kantor Dagang Israel di Jakarta yang dikeluarkan Pemerintah RI pada 2001.
"Jika Majelis Dzikir Nurussalam tidak bisa mendesak SBY mencabut SK itu dan menutup Kantor Dagang Israel di Jakarta, bubarkan saja majelis itu," kata Ba?asyir.
Dalam pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers seusai pertemuan itu, Ba`asyir menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap yang sangat tegas kepada Israel yang sampai detik ini masih menjajah Palestina.
"Jangan justru membangun hubungan dagang atau hubungan dalam bentuk apa pun dengan Israel. Sebab, hal itu menyakiti hati umat Islam secara khusus dan masyarakat dunia pada umumnya," kata Ba`asyir.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
