FPKS kecam rencana Israel aneksasi Tepi Barat

FPKS kecam rencana Israel aneksasi Tepi Barat

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengecam keras rencana Israel yang akan memulai aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan pada 1 Juli mendatang.

Dia menilai tindakan Israel tersebut sudah ratusan kali melanggar hukum internasional, melanggar HAM, serta mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.

"Upaya aneksasi di tengah pandemi COVID-19 ketika kondisi rakyat Palestina di pengungsiaan sangat memprihatikan, jelas-jelas tindakan yang tidak berperikemanusiaan," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang sudah secara tegas menolak dan melawan rencana tersebut pada Sidang Terbuka Dewan Keamanan PBB pada 24 Juni 2020.

Anggota Komisi I DPR RI itu meminta Menlu untuk terus mengambil langkah diplomasi yang kuat dalam rangka membela hak-hak rakyat Palestina dan agar dunia tidak diam saja melihat arogansi Israel.

"Bangsa dan negara Indonesia selalu berada di pihak Palestina sampai kapan pun selama Palestina masih mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan situasi kemanusiaan yang buruk akibat tindakan biadab Israel selama berpuluh tahun," ujarnya.

Dia mendesak negara-negara di dunia untuk tidak lagi menutup mata atas pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel.

Jazuli yang merupakan Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia (IIFP) meminta adanya langkah nyata dan konkrit dunia internasional untuk menghentikan kebiadaban Israel.

"Tidak cukup mengecam, tidak cukup resolusi-resolusi, perlu langkah nyata negara-negara di dunia secara kolektif melawan arogansi Israel," katanya.

Dia menilai kredibilitas badan-badan dunia seperti PBB benar-benar dipertaruhkan terkait tindakan Israel tersebut.

 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Resmi usulkan Pansus Jiwasraya, FPKS DPR ajak fraksi-fraksi lain

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar