Saat meresmikan dua rumah susun sewa (Rusunawa) dua perguruan tinggi di Bogor, Jawa Barat (Jabar), yakni Univeritas Ibnu Khaldun (UIKA) dan Universitas Djuanda (UNIDA), Senin, ia mengatakan, target pertama adalah untuk pekerja industri.
"Kami berkeinginan di kawasan industri, pengusaha industri bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk membangun Rusunawa yang diperuntukkan bagi pekerjanya," katanya.
Kemudian, target kedua adalah pembangunan Rusunawa mahasiswa, khususnya untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu, dan segmen ketiga adalah membangun Rusunawa yang diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri. "Pada tahun 2009 ini kami sudah membangun 11 `twin block` untuk TNI dan Polri," katanya.
Rinciannya, yakni dua di Mabes TNI, tiga di Angkatan Darat (AD), dua di Angkatan Udara (AU), dua di Angkatan Laut (AL) dan dua lainnya di lingkungan Polri.
Ia mengatakan, selain pihaknya, Rusunawa juga dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum (DPU) dengan sasaran merevitalisasi kawasan permukiman Kumuh.
"Untuk pembangunan Rusunawa ini anggarannya ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum," katanya.
Ia mengatakan, dari target 60.000 unit Rusunawa yang dibangun oleh pemerintah baru 58 persen yang sudah terbangun.
Dikemukakannya bahwa pemeritah terus mendorong pembangunan Rusunawa maupun rumah susun milik (Rusunami) dalam upaya mengatasi permasalahan permukiman di perkotaan, khususnya di pulau Jawa yang lahannya semakin sempit akibat pesatnya pembangunan.
"Lahan untuk mendirikan bangunan di Pulau Jawa semakin lama semakin berkurang, bahkan harganya pun terus merangkak naik," katanya.
Ia mengatakan, penduduk Indonesia lebih dari 50 persen tinggal di Pulau Jawa, padahal luasnya hanya lebih kurang enam hingga delapan persen dari luas keseluruhan daratan di Indonesia.
"Dengan kondisi itu, dapat dibayangkan bagaimana berjubelnya hunian di Pulau Jawa ini," katanya.
Terlebih lagi, kata dia, hunian di perkotaan yang penduduknya di atas 1,5 juta untuk mencari tanah kosong pun semakin susah. Kalau toh lahannya ada, harganya sangat tinggi sehingga kurang efisien apabila terus memaksakan untuk membangun rumah tidak bersusun.
"Untuk itulah pemerintah terus mendorong pembangunan Rusun, terutama di perkotaan-perkotaan yang penduduknya semakin padat," katanya.
Meski begitu, pemerintah tidak melupakan untuk membangun rumah tidak bersusun, karena untuk kota-kota kecil serta di daerah-daerah perdesaan, masih didorong pembangunan rumah yang tidak bersusun, walaupun pada kenyataannya, di desa-desa sudah banyak rumah penduduk yang berdiri dua lantai bahkan tiga lantai, demikian Mohammad Yusuf Asy`ari.
(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
