Australia prihatin terhadap rencana Israel aneksasi Tepi Barat

Australia prihatin terhadap rencana Israel aneksasi Tepi Barat

Sejumlah warga Palestina melakukan ibadah shalat Jumat di Haris, Jumat (26/6/2020), ketika pasukan Israel berkumpul saat protes berlangsung atas rencana Israel untuk melakukan aneksasi bagian Tepi Barat yang diduduki. (ANTARA/REUTERS/Mohamad Torokman/pras/cfo.)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Australia prihatin atas rencana Israel  untuk mencaplok wilayah Tepi Barat, kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne lewat pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

"Kami prihatin melihat kemungkinan langkah menuju aneksasi sepihak atau perubahan status di wilayah Tepi Barat," kata Payne. 

Pemerintah Australia, ujarnya, terus mengikuti perkembangan di Tepi Barat, termasuk soal rencana pencaplokan sepihak terhadap daerah yang telah lama diduduki paksa oleh Israel setelah perang pada 1967.

Dalam pernyataan yang sama, Payne mengusulkan Israel dan Palestina sebaiknya melanjutkan perundingan damai demi menyelesaikan sengketa wilayah dan konflik dua pihak.

"Fokus dibutuhkan pada pengembalian negosiasi langsung dan murni antara Israel dan Palestina, [...] sesegera mungkin," ujar Payne.

Usulan itu disampaikan karena Pemerintah Australia mendukung solusi dua negara Israel dan Palestina.

"Pemerintah Australia adalah pendukung lama solusi dua negara, di mana Israel dan negara Palestina (di, red) masa depan hidup berdampingan, dalam perdamaian dan keamanan, di dalam batas yang diakui secara internasional," terang Payne.

Baca juga: PM Inggris kepada Israel: Jangan caplok wilayah Tepi Barat

Di tengah bergulirnya rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel, Pemerintah Australia mendorong masing-masing pihak agar menahan diri.

 Australia meminta pihak-pihak yang berkonflik di Israel dan Palestina untuk antara lain tidak melakukan aksi kekerasan dan teror, termasuk meluncurkan serangan roket ke warga sipil, juga tidak menguasai tanah secara sepihak, melakukan aktivitas pembongkaran, dan membangun pemukiman di wilayah sengketa.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana membawa isu pencaplokan Tepi Barat untuk dibahas bersama kabinet mulai 1 Juli. Namun, tidak ada pertemuan kabinet yang dijadwalkan oleh pemerintah pada tanggal tersebut.

Beberapa menteri di kabinet pemerintah Israel masih belum satu suara untuk rencana pencaplokan, mengingat Amerika Serikat belum memberi "lampu hijau" atau dukungan terhadap rencana aneksasi Tepi Barat yang diusulkan PM Netanyahu.

Baca juga: Menlu Israel sebut aneksasi Tepi Barat tidak mungkin terjadi 1 Juli

Dalam satu minggu terakhir, sejumlah penasihat Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan di Gedung Putih untuk membahas isu aneksasi. Beberapa perwakilan AS juga datang ke Israel guna membicarakan rencana tersebut.

Namun sampai saat ini, AS belum menyampaikan sikapnya terhadap rencana aneksasi Israel di Tepi Barat.

Jika Israel tetap mencaplok Tepi Barat, maka rencana Palestina membentuk negara yang terdiri dari wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Lembah Yordania jadi sulit terwujud.

Rencana aneksasi Israel di Tepi Barat telah dikecam oleh komunitas internasional, termasuk negara-negara di Teluk Arab serta sejumlah negara di Eropa.

Baca juga: Israel berencana aneksasi Tepi Barat, AS belum pasti dukung

Baca juga: Penolakan atas rencana aneksasi Palestina didukung banyak negara


 

Indonesia surati 30 negara tolak aneksasi Israel di Tepi Barat


 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar