Kotapraja Jerusalem Israel mengatakan rumah-sumah itu dibangun tanpa izin. Palestina menyatakan izin seperti itu tidak mungkin diperoleh dan menuduh Israel akan menggunakan pembongkaran tersebut untuk memperketat cengkeramannya atas wilayah yang diduduki dan di sekitar Jerusalem.
"Ini adalah bagian dari rencana Israel untuk merusak keseimbangan demografis," kata Hatem Abdel-Qader yang mengurusi masalah Jerusalem dalam gerakan Fatah pimpinan presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Jerusalem sedang di pusat perselisihan Israel-Palestina, dan AS, yang berusaha untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai, mengatakan pembongkaran rumah Paletina "tidak membantu".
Negara Barat lainnya dan organisasi hak asasi manusia lebih terus-terang dalam kecaman mereka terhadap kebijakan pembongkaran Israel itu.
Tentara polisi perbatasan paramiliter Israel dikerahkan untuk mengamankan perataan dengan tanah kedua rumah itu dengan buldoser, Salah satu rumah itu di Shuafat dan yang lainnya di Sur Baker, lingkungan masyarakat Paleatina di pinggiran Jerusalem.
"Badan-badan internasional dan Dewan Keamanan PBB seharusnya camur tangan untuk menghentikan pemerintah Israel melakukan tindakan kriminal itu," kata Adnan al-Husseini, gubernur Jerusalem yang ditunjuk Palestina.
Awal tahun ini, Komisaris Tiggi PBB untuk Hak Asasi Manusia minta dihentikannya pembongkaran rumah di Jerusalem timur.
Statistik dalam laporan PBB yang dipublikasikan Mei menunjukkan bahwa 1.500 perintah pembongkaran telah dikeluarkan oleh kotapraja Jerusalem sambil menunggu tempat tinggal Palestina yang dibangun tanpa izin.
Laporan itu mengatakan bahwa jika perintah itu dilaksanakan, sekitar 9.000 warga Palestina akan terlantar.
Sekitar 200.00 orang Yahudi tinggal di Jerusalem Timur, berdampingan dengan sekitar 250.000 warga Palestina.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
