Revolusi Biru adalah revolusi mindset, suatu perubahan orientasi dalam melihat, menyikapi, economic opportunity yang sebelumnya dengan pendekatan darat (kontinental) menjadi pendekatan kelautan (samudera). Revolusi Biru yang dicanangkan KKP adalah: (1) memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, (2) mengelola sumberdaya kelauan dan perikanan secara berkelanjutan, (3) meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, dan (4) memperluas akses pasar domestik dan internasional.
Pertemuan antara unsur KKP, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dalam meningkatkan produksi perikanan. Berbagai pertemuan tersebut telah menghasilkan komitmen gerakan bersama dalam peningkatan produksi perikanan, khususnya dalam upaya memacu produksi perikanan budidaya. Tahun 2009, produksi perikanan baru mencapai 10,065 juta ton, tapi tahun 2010 dan 2014 produksi perikanan ditargetkan sebesar 10,76 juta ton dan 22,39 juta ton. Produksi perikanan sebagian besar akan dipacu dari perikanan budidaya, yaitu sebesar 5,38 juta ton pada tahun 2010 dan 16,89 juta ton pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 353%. Produksi perikanan akan ditransformasi, bila sebelumnya mengutamakan perikanan tangkap sebagai tulang punggung maka akan ke depan diarahkan ke perikanan budidaya dengan tetap berpegang penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) atau Good Aquaculture Practices (GAP) sehingga memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai yang dipersyaratkan oleh pasar global.
Peningkatan produksi ini akan ditempuh dengan cara ekstensifikasi untuk komoditas rumput laut, lele, patin, nila, kerapu, kakap, mas, dan gurami. Sedangkan untuk komodias udang windu dan bandeng akan dipacu produksinya melalui intensifikasi tambak tradisional. Program Minapolitan akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi, baik perikanan budidaya maupun tangkap. Salah satunya adalah dengan mengembangkan Kawasan Minapolitan, yaitu kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentara produksi dan perdagangan komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan kata lain, kawasan minapolitan ini akan menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, KKP juga akan melaksanakan program restrukturisasi armada perikanan nasional. Akan diberlakukan zero growth untuk armada perahu tanpa motor, sedangkan perahu tempel pertumbuhannya dibatasi 2% per tahun. Armada kapal dengan tonase di bawah 5 gros ton pertumbuhannya diarahkan sekitar 3%. Untuk armada kapal menengah yaitu 5 sampai dengan 10 gros ton dipacu agar tumbuh 8%, untuk armada 10- 30 groston 12%, dan yang paling besar adalah armada 55% dalam lima tahun. Restrukturisasi ini dimaksudkan agar armada perikanan nasional mampu beroperasi di zona ekonomi eksklusif.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan, KKP juga mengusulkan kepada Presiden RI untuk mengadakan 1000 unit kapal penangkap ikan yang berukuran 30 sampai dengan 60 GT senilai Rp 1,5 triliun selama lima tahun. Ini akan mendorong peningkatan produkstivitas dan pendapatan nelayan karena mampu mengakses perairan yang lebih jauh dari pantai dan menggeser serta mengurangi tekanan sumberdaya ikan di pantai serta konflik kepentingan antar nelayan. Upaya tersebut tentu memperhatikan pula ketentuan internasional, baik yang terkandung dalam Code of Conduct for Fisheries (CCRF) dan ketentuan atau kesepakatan internasional, termasuk yang dikeluarkan oleh organisasi manajemen perikanan regional atau Regional Fisheries Management Organization (RFMOs).
Kegiatan Rakernas ini akan membahas dua agenda besar, yaitu (1) akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat, dan (2) kebijakan, program dan kegiatan prioritas 2010 - 2014 yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas, daya saing, akses pasar, dan penguatan kelembagaan dan SDM. Dua agenda tersebut dibahas bersama atara pimpinan KKP dengan para Pemerintah Daerah. Dengan mengambil topik "Akselerasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat", kegiatan ini akan dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan dan anggota Komisi IV DPR-RI, beberapa Gubernur/Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, para pakar dari Perguruan Tinggi, dan perwakilan asosiasi kelautan dan perikanan.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Soen'an H. Poernomo, M.Ed., Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.08161933911)
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2010
