"Pada rentang Januari-Juli 2019, KPK telah melakukan Kajian Sistem Tata Kelola Program LPG 3 kilogram," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
KPK, lanjut Ipi, menemukan beberapa permasalahan dalam program LPG bersubsidi tersebut.
Permasalahan pertama terkait aspek perencanaan, yaitu tidak ada kriteria spesifik/definisi masyarakat miskin penerima subsidi, tidak jelas jenis usaha mikro apa saja yang dimaksud yang bisa menerima subsidi, dan penentuan kriteria usaha mikro diserahkan ke pangkalan.
Selanjutnya, usulan dari daerah tidak didasarkan pada data calon penerima yang valid.
Baca juga: Pemkot Malang gandeng KPK untuk awasi PSU kawasan perumahan
Baca juga: KPK dorong perbaikan layanan publik di Samsat Jakarta Utara dan Pusat
Baca juga: MAKI serahkan 100 ribu dolar Singapura ke KPK
"Misalnya, usulan yang diajukan provinsi selalu meningkat, padahal data BPS menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut. Pada tahun 2018 dari 404 kabupaten/kota hanya 67 yang mengajukan usulan penerima subsidi dan diterima oleh Kementerian ESDM," ungkap Ipi.
Permasalahan kedua, KPK menyoroti permasalahan dalam aspek pelaksanaan, yaitu lemahnya sistem pengawasan distribusi.
KPK mencontohkan kurangnya sosialisasi dari Pertamina dan agen kepada pangkalan menyebabkan banyak pangkalan tidak mengisi "logbook" dengan benar, minimnya sanksi kepada agen oleh Pertamina, dan minimnya sanksi dari agen ke pangkalan untuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) atau "logbook" tidak sesuai.
Kemudian, Ipi mengungkapkan soal lemahnya kendali dalam implementasi penetapan HET, yakni tidak ada ketentuan mengenai bagaimana pemda mengatur HET, Kementerian ESDM tidak mengevaluasi HET pemda, agen jarang melakukan pengawasan ke pangkalannya seperti Pertamina tidak selalu mengawasi agennya.
"Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota tidak mempunyai wewenang untuk menindak hanya bisa memberikan imbauan, harga di pangkalan lebih tinggi dari HET, HET tidak dievaluasi secara berkala," kata Ipi.
Permasalahan terakhir mengenai tidak operasionalnya pengaturan zonasi distribusi LPG "Public Service Obligation" (PSO).
"Pembagian alokasi ditentukan oleh Kementerian ESDM dengan memperhitungkan kebutuhan perkabupaten/kota sebagaimana usulan," ujar Ipi.
KPK menyatakan penentuan alokasi perdaerah berdampak kesulitan di level operasional, yaitu kekurangan di suatu daerah tidak dapat dipenuhi oleh daerah lain yang kelebihan walaupun berdekatan/berbatasan dan kelebihan di suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain.
"Dampaknya, terjadi manipulasi pengisian "logbook". Semakin banyak persentase ke pengecer maka harga semakin tidak terkendali. Ada indikasi pembelian rutin dan jumlah banyak oleh UMKM/RT untuk dijual kembali," kata dia.
Baca juga: KPK dalami aliran dana kasus proyek Dinas PUPR Kota Banjar
Baca juga: KPK panggil Sekda Kota Bogor
Baca juga: KPK panggil Sekda Kota Banjar
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
