Koordintor Gerak Dani Kusuma, dalam aksinya mendesak agar Kementrian PU menuntaskan dugaan korupsi dalam proyek penunjukan langsung program penggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) tahun 2006 sekitar Rp91 miliar lebih.
"Kami mendesak agar Kementeraian Pekerjaan Umum ikut bertanggung jawab atas proyek penunjukan langsung tersebutdalam proyek P2KP yang diduga merugikan keuangan negara tersebut," katanya.
Dalam aksinya itu, pengunjukrasa membawa sebuah spanduk yang bertuliskan tangkap dan adili para koruptor di Kemen PU dan 16 perusahaan yang ditunjuk langsung pada proyek P2KP 2006.
Massa pengunjukrasa setelah berorasi, mereka langsung membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan menggelar aksi unjuk rasa lagi jika tuntutannya belum dipenuhi.
Sebelumnya, Kementerian PU membantah tindakan korupsi dana pendampingan senilai Rp91 miliar dari Bank Dunia. Dugaan korupsi diluncurkan karena anggapan adanya penunjukan langsung terkait program pendampingan masyarakat lanjutan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Amwazi Idrus menjelaskan, program pendampingan masyarakat lanjutan yang didanai oleh Bank Dunia senilai Rp 91 miliar merupakan kontrak jangka panjang. Sehingga tidak ada aksi penunjukkan langsung.
"Itu perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak terhadap para penyedia jasa konsultan sebagai penyedia tenaga fasilitator pendamping masyarakat. Telah diatur dalam dokumen appraisal dari Bank Dunia," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
