Bamsoet: Validasi data laporan orang hilang pascademo RUU Ciptaker

Bamsoet: Validasi data laporan orang hilang pascademo RUU Ciptaker

Tangkapan layar - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). (ANTARA/ Tangkapan layar Youtube Kabar Senator)

Mendorong Kepolisian bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi agar memvalidasi data yang disampaikan dan dilaporkan tersebut
Jakarta (ANTARA) -
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kepolisian bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi agar melakukan validasi orang yang dilaporkan hilang pascaunjuk rasa RUU Cipta Kerja.
 
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu, merespon adanya laporan 208 orang yang dilaporkan hilang oleh kerabatnya pascaunjuk rasa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker pekan lalu.
 
"Mendorong Kepolisian bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi agar memvalidasi data yang disampaikan dan dilaporkan tersebut," kata Bamsoet.

Baca juga: Marak demonstrasi, Bamsoet dorong tes masif COVID-19

Baca juga: Ketua MPR minta pemerintah optimalkan program stimulus UMKM
 
Sehingga lanjut dia didapat data riil bagi kepolisian untuk menelusuri dan melakukan pencarian terhadap orang yang dilaporkan hilang pascaunjuk rasa tersebut.
 
"Sehingga seluruh orang hilang pasca-aksi unjuk rasa dapat segera diketemukan dan dilakukan proses hukum lebih lanjut apabila terbukti melakukan pelanggaran," kata dia lagi.
 
Berikutnya, Bamsoet mendorong pihak Kepolisian dapat lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait proses hukum pascaunjuk rasa.
 
"Terbuka memberikan informasi terkait proses hukum pascaunjuk rasa kepada keluarga ataupun Tim Advokasi untuk Demokrasi," ucap dia.
 
Hal itu agar masyarakat merasa tenang dan dapat menerima kondisi keluarganya yang sedang dilakukan proses hukum.
 
Tidak hanya itu, Ketua MPR itu juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ombudsman RI, pengawas kepolisian, dan organisasi advokat untuk melaporkan oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik penangkapan peserta aksi apabila didapati penangkapan tidak sesuai prosedur hukum berlaku, kepada atasan petugas tersebut.
 
"Dikarenakan terdapat sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa ada sejumlah oknum aparat yang membungkam beberapa jurnalis untuk tidak meliput setelah ditangkap dan hal tersebut mencederai kebebasan jurnalistik," ujarnya.

Baca juga: Bamsoet: Segera terbitkan PP untuk akhiri polemik UU Cipta Kerja

Baca juga: Bamsoet bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga vaksinasi COVID-19

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Jazilul Fawaid: Target pertumbuhan ekonomi butuh perombakan kebijakan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar