"Bagi hasil perkebunan dan kehutanan yang ada di wilayah Provinsi Sulbar, kami menilainya tidak adil,"kata anggota DPRD Provinsi Sulbar, Harun di Mamuju, Senin.
Hal tersebut diungkapkan Harun saat melakukan dialog dengan dengan tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) perwakilan Sulbar di pusat, antara Lain, Asri Anas, Sibly Sahabuddin dan Iskandar Muda Baharuddin Lopa.
Harun dari partai PAN tersebut mengatakan, kesepakatan bagi hasil antara pemerintah yang ada di tingkat kabupaten dengan perusahaan yang mengelola perkebunan seperti perkebunan sawit dan perusahaan yang mengelola sektor kehutanan dengan menggunakan izin hak pengelolaan hutan (HPH) di Provinsi Sulbar sangat merugikan daerah ini.
Karena kata dia, dampak dari bagi hasil sektor perkebunan dan kehutanan antara pemerintah di wilayah ini dan perusahaan tersebut tidak begitu dirasakan dampaknya bagi peningkatan pendapatan di daerah ini.
"Hanya sekitar lima persen keuntungan dari perusahaan yang mengelola perkebunan dan kehutanan yang diberikan kepada pemerintah ditingkat Kabupaten di daerah ini, seperti yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit yang ada di kabupaten Mamuju Utara, tentunya sistem bagi hasil tersebut sangat tidak adil,"katanya.
Oleh karena itu kata dia, sistem bagi hasil antara pemerintah dan perusahaan tersebut yang dilaksanakan melalui peraturan daerah (Perda) ataupun regulasi lainnya yang mengatur sistem bagi hasil tersebut, yang ada di tingkat Kabupaten harus kembali direvisi.
"Minimal ada regulasi yang memberi keuntungan bagi pemerintah dan bagi hasilnya harus diatas 15 persen agar pendapatan daerah ini juga dapat meningkat dan keberadaan perusahaan yang mengelola sektor perkebunan dan kehutanan dapat lebih dirasakan,"katanya.
Menurutnya perusahaan perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan izin HPH di wilayah ini sangat merugikan karena dampaknya sangat dirasakan bagi kelestarian lingkungan sementara keuntungan yang diberikan sangat kecil.
Oleh karena itu kata dia, ia meminta agar DPD-RI yang menjadi perwakilan Sulbar dapat segera berjuang ditingkat pusat untuk melahirkan regulasi tentang pengaturan mengenai sistem bagi hasil perkebunan dan kehutanan.
Menanggapi hal itu, anggota DPD-RI perwakilan Sulbar, Asri Anas mengatakan, regulasi sistem bagi hasil yang selama ini menjadi keluhan pemerintah didaerah di Indonesia sedang digodok anggota DPD-RI dipusat.
"Kita juga berharap agar regulasi mengenai sistem bagi dapat lebih diperjelas agar dampaknya dapat lebih dirasakan dan menguntungkan setiap daerah," katanya. (MFH/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
