"Lembaga pendidikan nonformal dan informal abu-abu itu dibuka hanya untuk mendapatkan dana, lalu langsung tutup," kata Dirjen Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemdiknas Hamid Muhammad PhD di Surabaya, Selasa malam.
Ia mengemukakan hal itu ketika membuka orientasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat yang diikuti ratusan peserta se-Indonesia.
Didampingi Direktur Pendidikan Masyarakat Ella Yulaelawati MA PhD dan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Suwanto, ia mengatakan pihaknya memang membuka akses untuk mendapatkan dana hibah program pendidikan masyarakat.
"Pendidikan nonformal dan informal memang fleksibel, tapi fleksibel itu bukan berarti dibuka hari ini, lalu tiga bulan mati, atau `on` hari ini tapi beberapa hari berikutnya langsung `off`," katanya.
Menurut dia, pendidikan nonformal dan informal yang jelas adalah lembaga yang memiliki kegiatan tertentu, mempunyai anggota atau peserta, ada tindak lanjut dari program pendidikan yang diselenggarakan.
"Pendidikan nonformal dan informal yang tidak abu-abu itu bukan seperti adhoc atau kepanitiaan, bukan ecek-ecek, tapi permanen dan konkret kegiatannya, karena itu kami akan mendata secara website (laman/situs), sehingga dapat dikontrol bersama," katanya.
Ia mengatakan sumber peserta didik untuk pendidikan nonformal dan informal itu ada dua yakni delapan elemen seperti anak jalanan, anak kepulauan, anak perbatasan, dan sebagainya, kemudian "DO" ("drop out") sekolah dasar (SD).
"Karena itu, lembaga pendidikan nonformal dan informal itu ada yang merupakan taman bacaan masyarakat, lembaga kursus, PAUD, pendidikan kewirausahaan (PKBM), pendidikan pemberdayaan perempuan, dan program pengentasan buta aksara," katanya.
Dalam kegiatan yang berlangsung hingga 1 April itu juga dipamerkan sejumlah "Koran Ibu" yang merupakan hasil tulisan para ibu, namun kegiatan itu juga akan merumuskan strategi dan kebijakan pendidikan masyarakat yang lebih baik lagi.
Hingga kini, Kemdiknas telah menerima penghargaan dan apresiasi dari Unesco berkat program pemberantasan buta aksara yang disinergikan dengan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, sehingga sejumlah negara dari Timur Tengah dan ASEAN sempat meninjau program pendidikan masyarakat seperti itu.(Ant/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
