Pembatasan itu telah dikritik secara luas oleh para pengamat hak asasi manusia barat. Selain membatasi komunikasi, penutupan akses itu juga merugikan perdagangan di kawasan yang berpenduduk sekitar 20 juta orang itu, terutama etnis Uighur --penduduk asli beragama Islam di Xinjiang, yang secara budaya terhubung dengan Asia Tengah dan Turki.
Pemerintah lokal mengatakan memulihkan layanan "untuk memenuhi kebutuhan menjaga stabilitas, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi dan seruan dari berbagai kelompok etnis," menurut pengumuman di laman www.xinjiang.gov.cn.
Xinjiang menutup akses internet lokal, telepon dan pesan singkat internasional setelah anggota etnis mayoritas Han melakukan serangan balasan kepada etnis Uighurs di ibukota kawasan, Urumqi. Secara keseluruhan 197 orang tewas, sebagian besar etnis Han.
"Sejak situasi di kawasan telah distabilkan dan Xinjiang mengalami pembangunan besar, memasuki tahap keterbukaan, kami memerlukan masukan dari para penggunan internet," kata pengumuman itu.
Awal bulan ini, Zhang Chunxian dipilih sebagai pimpinan Partai Komunis Xinjiang --sebuah posisi yang lebih tinggi dari gubernur provinsi-- menggantikan tokoh garis keras Wang Lequan, yang telah memerinkan kawasan itu sejak 1994.
Xinjiang memiliki sekitar 7 juta pengguna internet, menurut laporan media.
Namun pengumuman itu juga mengancam menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang tertangkap menyebarkan informasi berbahaya melalui internet.
"Para pengguna internet seharusnya tidak melakukan apapun yang dapat membahayakan lingkungan atau persatuan etnis, stabilitas sosial dan kepentingan nasional," tambahnya.
Desember lalu, Xinjiang mengijinkan akes untuk dua laman pemerintah, dan pada Maret membuka akses untuk dua laman portal. Akses telepon internasional dan pesan singkat melalui telepon genggam juga secara bertahap dipulihkan.
Reuters/G003/H-AK
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
