Legislator: Konsolidasi "big data" UMKM perlu manfaatkan momen banpres

Legislator: Konsolidasi "big data" UMKM perlu manfaatkan momen banpres

Ilustrasi - Pekerja menjemur batik khas Lebak motif Gula Sakojor di Imah Batik Sahate, Lebak, Banten. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/pras.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyarankan Kementerian Koperasi dan UMKM agar memanfaatkan momentum penyaluran program bantuan presiden (Banpres) produktif usaha mikro untuk mengkonsolidasikan dan menyempurnakan basis data besar (big data) UMKM.

“Saya mengingatkan kembali kepada bapak Menteri Koperasi UMKM dan jajaran yang sedang mendorong BPUM ini, kalau perlu anggarannya seperti apa dan apa yang bisa kami bantu. Supaya momentum penambahan 12 juta ditambah 12 juta jadi 24 juta pelaku usaha mikro yang sekarang dilayani oleh Kemenkop bisa tidak lewat momentumnya untuk kita mendapatkan data,” ujar Martin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Komisi VI DPR RI siap mendukung secara politik dan kebijakan mengenai langkah dan perencanaan yang disiapkan Kemenkop-UKM. Untuk itu dirinya meminta big data UMKM ini harus menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan karena menyangkut hajat hidup para pelaku usaha kecil.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk segera menyempurnakan basis data besar (big data) terkait UMKM yang selama ini masih tersebar di 18 kementerian.

“Jangan lupa juga agar kita terus menerus melakukan peningkatan data kita karena itu akan bermanfaat ke depannya. Nah karena itu mungkin perlu diterangkan kepada kita bagaimana langkah-langkah yang dilakukan kementerian untuk menghimpun big data ini,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.

Sebelumnya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan perbaikan data pelaku UMKM di seluruh Indonesia harus dilakukan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing UKM Kemenko Perekonomian Mohammad Rudy Salahudin mengatakan bahwa tantangan bagi pemerintah hingga saat ini terkait dengan data UMKM.

Dia mempertanyakan terdapat sekitar 64 juta pelaku UMKM ini sebetulnya data survei atau data dari sensus ekonomi. Data pelaku UMKM yang ada, kata dia, bukan berdasarkan nama dan alamat.

Padahal pemerintah ingin mendorong UMKM lewat bantuan sosial, tapi pemerintah tidak memiliki cukup data untuk itu.

Pada saat pemerintah akan mendorong pelaku UMKM, data mengenai pelaku UMKM dicari hingga ditanyakan kepada pihak perbankan dan sebagainya, ternyata kebanyakan data pelaku UMKM yang sudah formal. Sedangkan 52 persen pelaku UMKM lainnya merupakan pelaku UMKM yang informal.

Dengan adanya bantuan presiden (banpres) produktif kemarin bagi UMKM, kata dia, diharapkan bisa menjadi upaya dalam pengumpulan data para pelaku UMKM.

Baca juga: Wapres instruksikan menteri bentuk basis data terpadu pelaku UMKM
Baca juga: Kemenko Perekonomian: Data pelaku UMKM harus diperbaiki

Baca juga: Anggota DPR minta segera direalisasikan pusat data terpadu UMKM
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Legislator dorong Bandung optimalkan anggaran penanganan COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar