Ketua REI DKI terpilih siapkan enam program kerja

Ketua REI DKI terpilih siapkan enam program kerja

Deretan gedung bertingkat di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (18/2/2021). Gubernur DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang untuk mempercepat perizinan pembangunan gedung dan mendorong geliat sektor properti, sebagai salah satu sektor yang memiliki multiplier effects terhadap pemulihan perekonomian akibat pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Harapannya semua aturan lebih sederhana dan menarik bagi investasi
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perusahaan Realestate Indonesia (DPD REI) terpilih periode 2021-2024, Arvin Fibrianto mempersiapkan enam program kerja sebagai solusi bagi pengembang di tengah-tengah masih tingginya wabah COVID-19.

"Saya minta kepada anggota tetap solid menghadapi pandemi. Semua subsektor properti terganggu penjualannya seperti perhotelan, 'retail', bahkan 'residential'. Untuk itu enam program yang telah disepakati dalam Musda harus segera digulirkan," kata Arvin yang juga pengembang PT. Perdana Gapura Prima Tbk di Jakarta, Kamis.

Enam program kerja pada Musda REI DKI Jakarta ke-10 itu yang pertama terkait aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. REI DKI Jakarta akan merekomendasikan kepada DPP REI agar memperjuangkan peninjauan kembali terhadap peraturan perundangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang menghambat investasi dan kemudahan dalam menjalankan usaha.

"Harapannya semua aturan lebih sederhana dan menarik bagi investasi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja," kata Arvin.

Berikutnya, masalah legalitas pertanahan (sertifikasi status tanah). DPD REI DKI Jakarta merekomendasikan kepada DPP REI untuk mendorong dibentuknya lembaga peradilan pertanahan terkait dengan seringnya terjadi penyerobotan/pendudukan dan klaim-klaim sepihak terhadap tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh pengembang dan sudah memiliki sertifikat.

Baca juga: REI apresiasi percepatan perizinan dari Pemprov DKI Jakarta

“BPN seyogyanya tidak melakukan pemblokiran sertifikat, kecuali ada permintaan dari pengadilan,” kata Arvin.

Ketiga, masalah perizinan (IPPR, IMB, SLF, BAST, PPPSRS ). REI DKI Jakarta akan mengusulkan pencabutan Perda, Pergub, SK Gubernur, dan peraturan sejenis lainnya yang masih belum sinkron dengan UU Cipta Kerja untuk mendukung pembangunan perumahan yang lebih efisien dan sederhana.

Keempat, meningkatkan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal tata ruang. DPD REI DKI Jakarta ingin dilibatkan dalam proses evaluasi Perda RDTR No.1/2014, untuk memberikan arah yang lebih pasti terhadap implementasi kebijakan tata ruang di Provinsi DKI Jakarta yang ramah investasi.

“Kami juga meminta prosedur dan mekanisme penyerahan sarana, prasarana dan utilitas kepada Pemprov DKI Jakarta, agar dibuat secara sederhana dan dikoordinir oleh satu tim khusus yang ditunjuk untuk menangani serah terima,” kata Arvin.
 
Ilustrasi: Petugas menjelaskan calon pembeli tentang salah satu perumahan yang ditawarkan dalam salah satu pameran properti di Jakarta (ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Kelima, Rancangan Perda (Raperda) Rumah Susun. Pada 2021 terdapat 24 rancangan peraturan daerah yang akan disepakati menjadi program pembentukan peraturan daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah Raperda tentang Rumah Susun.

Baca juga: Konsultan: Pemberlakuan PSBB bukan kondisi ideal bagi sektor properti

“Kami meminta untuk dapat dilibatkan dalam penyusunan Raperda dan siap berkolaborasi bersama Pemprov DKI Jakarta dan DPRD guna menghasilkan regulasi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tambahnya.

Sedangkan terakhir, REI DKI Jakarta di tengah pandemi akan terus meningkatkan kerja sama dengan perbankan. Salah satunya adalah usulan penyediaan kredit modal kerja dan kredit konstruksi dengan suku bunga di bawah 10 persen.

Enam isu utama tersebut lanjut Arvin sudah dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran yang nantinya diajukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah provinsi/ kota/ kabupaten se-Jabodetabek dan DPP REI serta pihak terkait lainnya.

Sebelumnya dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung secara virtual, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berpesan dan meminta forum itu bisa melahirkan gagasan baru, ide segar, solusi yang komprehensif dan langkah-langkah strategis khususnya pada penyediaan hunian di Kota Jakarta.

Anies berharap pengembang mampu memberikan sumbangan bukan hanya pada pembangunan properti di Jakarta, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga kota Jakarta.

Baca juga: Dampak pandemi, REI minta pemerintah permudah perizinan

“Di tengah pandemi COVID-19, saya salut dengan tema Musda yang dipilih. Krisis sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat dan kesempatan untuk melakukan transformasi. Kami mendukung dan siap terus berkolaborasi dengan REI DKI Jakarta mewujudkan kota Jakarta yang maju, lestari, berbudaya dan warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua,” tegas Anies.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan anggota REI harus tetap bisa memberikan produk layanan terbaik ke warga kota Jakarta.

“Musda REI tidak saja memilih ketua dan pengurus baru, tetapi lebih dari itu, forum ini bisa menghasilkan rumusan dan memberikan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan pembangunan di DKI Jakarta. Sejalan dengan visi-misi pembangun DKI Jakarta 2017-2022, untuk melakukan perubahan dan mewujudkan wajah baru Jakarta," kata Ahmad Riza.

Riza berharap nantinya Jakarta menjadi kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dengan pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik.

Baca juga: REI DKI harapkan keringanan pajak hotel dan restoran

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres: Bank Tanah optimalkan tanah telantar untuk rakyat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar