RUU Perampasan Aset Pidana terobosan tekan kejahatan perkaya diri

RUU Perampasan Aset Pidana terobosan tekan kejahatan perkaya diri

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya. (ANTARA/HO-Dok Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana kalau disahkan menjadi UU, akan menjadi alternatif terobosan menekan angka kejahatan dengan tujuan memperkaya diri, kerabat dan institusi.

"Negara membutuhkan RUU ini untuk dapat menarik kembali hasil-hasil kejahatan agar rasa keadilan di publik juga terwujud," kata Willy di Jakarta, Senin.

Dia menilai apabila RUU tersebut secara formal diundangkan, maka bisa menjadi jawaban rasional bagi masyarakat atas kegeraman terhadap kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut dia, perampasan harta hasil pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati namun RUU tersebut memerlukan perangkat pokok untuk memperkuat implementasi.

Baca juga: Kominfo masuk Tim Kajian UU ITE

"Perlu ditekankan bahwa RUU Perampasan Aset Pidana ini memerlukan perangkat pokok, pertama, definisi dan batasan aset apa yang bisa dikenakan RUU ini; kedua cara negara menegakkan aturan perampasan aset," ujarnya.

Willy menilai sangat penting untuk segera melakukan pembahasan RUU tersebut secara formal karena pada dasarnya Indonesia sebenarnya sudah mengenal perampasan aset pidana sebagai pidana tambahan di berbagai UU terkait tindak pidana keuangan yang ada.

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, peraturan hukum di Indonesia khususnya terkait Hukum Acara Pidana memiliki keterbatasan memberi arah bagi penegak hukum untuk dapat menyelidiki harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Willy menilai banyak putusan atas tindak kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri, pada akhirnya tidak dapat menyentuh motif kejahatannya itu sendiri.

"Terlebih lagi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, hal ini justru tidak berkeadilan karena harta, uang, atau aset negara tetap tidak dapat kembali walaupun pelakunya sudah diputus bersalah," katanya.

Karena itu dia mendukung RUU Perampasan Aset Pidana penting untuk dimajukan dan segera dibahas serta diundangkan untuk mengatasi berbagai persoalan tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara.

Willy yakin fraksi-fraksi di DPR akan mendukung RUU tersebut segera dibahas agar perampasan aset pidana tetap dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan formal yang masih sangat terbatas.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg DPR dukung RUU Perampasan Aset Pidana segera dibahas
Baca juga: PP bidang perindustrian pada UU Ciptaker beri kemudahan dan kepastian


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komisi IV pastikan stok beras Sumbar jelang Ramdhan aman

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar