Moeldoko seharusnya tolak tawaran Ketua Umum Partai Demokrat

Moeldoko seharusnya tolak tawaran Ketua Umum Partai Demokrat

Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang,  Mikhael Raja Muda Bataona (ANTARA/Bernadus Tokan)

Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Moeldoko adalah ekspresi amoralitas politik.Mengapa amoral secara politik? karena dalam politik yang paling brutal sekalipun, ada batasannya, yaitu moralitas
Kota Kupang (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan Moeldoko seharusnya menolak tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dan membiarkan opsi win win solution di antara para kader yang dipecat dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari sana, mungkin Moeldoko akan dipandang sebagai simbol pemersatu yang di kemudian hari bisa saja masuk dalam jajaran tokoh di internal Demokrat kemudian menjadi Ketua Umum dengan cara yang fair dan demokratis," kata pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada Fisip Unwira Kupang, di Kupang, Sabtu.

Menurut dia, dengan melakukan blunder politik seperti ini, Moeldoko secara langsung telah menyeret Kabinet Jokowi ke dalam kisruh Partai Demokrat, bahkan stigma buruk masyarakat akan makin kuat menyebut ini sebagai skenario penguasa.

Padahal friksi internal Demokrat, meski tanpa variabel Jokowi dan kekuasaan pun memang sudah ada potensinya, di mana, sejarah partai ini sejak era Anas memang sudah penuh faksi dan friksi

Hanya saja selama ini tidak pernah ter-"publish" dan diwacanakan secara besar-besaran seperti saat ini.

Baca juga: Akademisi: Kemelut Partai Demokrat bukan peristiwa aksidental

Moeldoko harusnya paham bahwa intergitasnya sebagai tokoh diukur dari tindakannya saat ini.

Dengan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, Moeldoko sudah pasti disebut tidak bermoral, sebab meski tidak tertulis tetapi moralitas dipahami dan dihayati oleh semua politisi sebagai sesuatu yang mahal dan mulia.

Karena mahal dan mulia, moralitas itulah yang mengikat semua politisi yang ingin dikenang sebagai negarawan.

Moeldoko rupanya lupa bahwa Moralitas adalah hukum yang "given dan non negotiable" dalam politik.

Dalam moralitas inilah akan nampak dimensi-dimensi metafisis yang tidak bisa terkatakan tetapi hanya bisa dirasakan ketika seorang politisi melakukan sesuatu yang dilandasi oleh sikap ksatria dan jiwa besar.

Baca juga: Polri tak beri izin keramaian KLB Partai Demokrat

"Dengan melakukan itu maka yang akan nampak di sana adalah kehormatan," tambah pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Unwira itu.

Artinya dalam kasus KLB Demokrat ini, tokoh sekaliber Moeldoko sedang kehilangan kehormatannya di mata publik karena wacana dominan yang ada di ruang publik saat ini adalah tentang moralitas politik itu.

"Jadi menurut saya, apa yang dilakukan Moeldoko adalah ekspresi amoralitas politik.Mengapa amoral secara politik? karena dalam politik yang paling brutal sekalipun, ada batasannya, yaitu moralitas," katanya.

"Moralitas adalah sesuatu yang non-negotiable atau sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Anda boleh menyerang lawan politik anda dan mengalahkannya, tapi batasannya adalah moral," katanya.

Artinya, selama Moeldoko terlibat dalam kisruh ini karena dibawa serta oleh gerbong Jony Allen dan kawan-kawan yang dipecat AHY, sebagai hal yang wajar, tetapi menerima posisi sebagai Ketua Umum hasil KLB adalah sesuatu yang tidak bermoral dan tidak berkelas sebagai seorang gentleman, katanya menambahkan.

Baca juga: Surya Paloh prihatin terhadap kondisi Partai Demokrat

Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkumham tolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar