Demokrat nilai Andi Mallarangeng dilaporkan karena GPK-PD kebingungan

Demokrat nilai Andi Mallarangeng dilaporkan karena GPK-PD kebingungan

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution dan tim kuasa hukum melaporkan Andi Mallarangeng di SPKT Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan langkah Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng ke Polri sebagai bentuk kebingungan.

"Mereka kebingungan harus melakukan apa lagi lalu 'menembak' sana-sini secara serampangan," kata Herzaky di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai langkah GPK-PD tersebut merupakan "wajah" sesungguhnya para mantan kader Demokrat setelah frustasi karena gagal adakan KLB sah dan gagal menghadirkan para pemilik suara sah.

Menurut dia, dalam politik, ketika seorang atau kelompok kalah dalam diskusi di ruang publik lalu membawanya ke ranah hukum, itu bentuk ketidakmampuan berdialektika dan berargumen secara objektif dan rasional.

Baca juga: Polisi minta berkas laporan Partai Demokrat kubu KLB dilengkapi
Baca juga: Demokrat versi KLB laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro
Baca juga: Partai Demokrat versi KLB siap hadapi gugatan AHY di PN Jakpus


"Sayang waktu dan tenaga mereka, sebaiknya kalau punya tenaga, waktu berlebih, gunakan untuk bantu rakyat saja. Waktu kami juga lebih berharga buat bantu rakyat, daripada mengurusi mantan kader kami," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang melaporkan Andi Alfian Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya, Sabtu.

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB Razman Nasution mengatakan laporan yang mereka layangkan terkait dugaan finah dan pencemaran nama baik.

Namun karena terganjal SOP pengaduan UU ITE sesuai edaran Kapolri, maka petugas meminta calon pelapor melengkapi berkas.

Razman dan kuasa hukum Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum membuat laporan terkait dugaan fitnah pencemaran nama baik yang dilakukan Andi Mallarangeng terhadap Moeldoko karena berkas pelaporan belum lengkap.

Razman mengatakan pihaknya diminta petugas SPKT untuk melengkapi berkas pelaporan sesuai standar operasi prosedur (SOP) di Polda Metro Jaya.

Razman dan tim menyatakan akan datang kembali untuk melengkapi berkas yang diminta berupa link dan flashdisk, termasuk menghadirkan langsung Moeldoko untuk melapor di Polda Metro Jaya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkumham tolak hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar