Menengok "New Southern Policy" Korea Selatan

Oleh Desca Lidya Natalia

Menengok "New Southern Policy" Korea Selatan

Tangkap layar Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto (kanan), pada upacara peluncuran purwarupa jet tempur Korean Fighter Xperiment, di Korea Selatan, Jumat (9/4). Bendera Indonesia terpampang di bagian bawah kokpit sebagai simbol kerja sama pengembangan dan pembangunan pesawat tempur yang dalam kerja sama itu dinamakan KFX/IFX.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ikut berdiri dan bertepuk tangan saat menghadiri upacara peluncuran dari purwarupa jet tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) di Korea Selatan pada Jumat (9/4).

Prabowo berdiri bersisian dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-In, yang didampingi Menteri Pertahanan Korea Selatan, Suh Wook, dan Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Kang Eun-Ho.

Jet tempur pesawat KFX yang dilihat Prabowo itu memiliki panjang 51,3 kaki, panjang sayap 35,2 kaki, tinggi 14.9 kaki, berat maksimum lepas landas (MTOW) 53.200 lb, dengan kecepatan maksimum hingga 1,9 Mach. Pada tayangan video pelunduran itu, terpampang bendera Korea Selatan dan bendera Indonesia di bagian bawah kokpitnya. 

Ini menandakan ikatan kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia, walau purwarupa itu tidak dikatakan secara resmi sebagai KFX/IFX, melainkan KFX saja. IFX merupakan penamaan dari sisi Indonesia jika pesawat tempur yang sangat mirip perawakannya dengan F-22 Lightning II --namun dalam ukuran lebih kecil-- itu jadi dibangun dan diserahkan untuk Indonesia. 

Pembuatan pesawat tempur semi siluman itu dikembangkan sejak 2011 dan menghabiskan anggaran sekitar 7,8 miliar dolar AS. Pesawat tempur itu digadang-gadang memiliki kemampuan melebihi pesawat tempur Eurofighter buatan Airbus Defence dan F-18 buatan Amerika Serikat karena memiliki teknologi canggih, termasuk dalam generasi 4,5.

Kedua negara --Indonesia dan Korea Selatan-- menargetkan produksi 168 unit pesawat KFX/IFX dengan pembagian yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing 120 unit untuk Korea Selatan (KFX) dan 48 unit untuk Indonesia (IFX).

Untuk pengembangan jet tempur itu, pemerintah Korea Selatan menanggung 60 persen pembiayaan, 20 persen menjadi beban perusahaan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries (KAI), sedangkan pemerintah Indonesia membiayai sisanya, yaitu 20 persen.

Sesuai dengan perjanjian pada November 2015 antara pemerintah Indonesia dan KAI, dari 8,8 triliun won (7,9 miliar dolar AS) total nilai program KFX/IFX, Indonesia sepakat menanggung 1,7 triliun won (1,5 miliar dolar AS). Perjanjian itu kemudian berlaku efektif pada 2016. 
Tangkap layar purwarupa jet tempur Korean Fighter Xperiment. Bendera Indonesia terpampang di bagian bawah kokpit sebagai simbol kerja sama pengembangan dan pembangunan pesawat tempur yang dalam kerja sama itu dinamakan KFX/IFX.


Namun program KFX/IFX mulai tersendat manakala pemerintah Indonesia macet membayar kewajiban kerja samanya sejak 2017 karena hingga Juli 2019, Indonesia telah membayar 227,2 miliar won dari total kewajiban 1,7 triliun won dan pada Oktober 2020 masih menunggak 600 miliar won.

Muncul juga keluhan para insinyur PT Dirgantara Indonesia yang dikirimkan ke pabrik KAI di Sacheon karena mereka tidak mendapatkan akses yang luas, termasuk pada teknologi sensitif yang diadopsi KFX/IFX.

Namun hal itu tidak berarti Indonesia mengundurkan diri dari kerja sama itu. Presiden Joko Widodo yang memberikan sambutan secara virtual pada peluncuran KFX itu.

Ia dalam sambutannya mengatakan sejak 2010 Indonesia dan Korea Selatan telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX untuk memenuhi keperluan sistem kesenjataan berupa pesawat tempur kedua negara dalam waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.

Ia pun mengucapkan selamat atas peluncuran pertama purwarupa pesawat tempur KFX dan berharap purwarupa tersebut dapat menjadi momentum penanda bagi Korea Selatan.

Selanjutnya dia berharap kesuksesan peluncuran purwarupa KFX itu dapat terus memberikan manfaat positif untuk kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korsel.

Kepala Pusat ASEAN-India Studies at the Korea National Diplomatic Academy (KNDA), Choe Wongi ,dalam acara "The Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea" pada Jumat (9/4) mengatakan, Korea Selatan tidak punya kolaborasi pertahanan dengan negara lain, selain dengan Indonesia.

"Jet tempur ini dibangun dengan uang dan teknologi kita sendiri dan Indonesia adalah satu-satunya mitra Korsel di bidang pertahanan. Terkait masalah pembiayaan, saya yakin Indonesia dapat menyelesaikannya," kata Choe.

Choe menilai Indonesia adalah negara yang penting khususnya di Asia Tenggara sebagai negara dengan populasi terbesar serta menjadi "pemimpin" di ASEAN.

"Terlebih Indonesia dan Korsel tidak punya beban sejarah apapun sehingga dapat meningkatkan hubungan lebih proaktif lagi," kata Choe.

Seperti Choe, Direktur Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, Santo Darmosumarto, dalam acara yang sama, mengatakan, dalam suatu kesepakatan pasti ada penyesuaian tapi tidak berarti kesepakatan itu akan otomatis bubar bila ada penyesuaian yang dibuat.

"Seperti dalam program KFX/IFX yang diiniasi sejak 2010, fokus utamanya adalah kerja sama dan ketika ada penyesuaian di satu sisi dan lainnya berdasarkan dinamika saat itu tapi tetap kedua negara melanjutkan kerja sama yang telah terjalin," kata dia.

New Southern Policy
Sesungguhnya di bawah kepemimpinan Presiden Moon Jae-in (2017-sekarang), Korea Selatan menggeser kebijakan luar negerinya untuk "menoleh ke Selatan" dari yang tadinya bertahun-tahun terfokus kepada Amerika Serikat, China, Jepang, Rusia (dan Korea Utara) menjadi ke Asia Tenggara dan India.

Kebijakan Baru ke Arah Selatan (New Southern Policy) secara singkat adalah kebijakan Korea Selatan yang menyasar peningkatan relasi kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan India ke level yang tinggi sebagaimana dinyatakan Presiden Moon Jae-in pada November 2017.

Korea Selatan ingin menyimbangkan kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara Asia Tenggara dan India untuk membangun kemitraan dengan "middle power" di semua bidang kebijakan dan terlebih dulu untuk menjadikan negara-negara tersebut sebagai mitra diplomatik prioritas.

Choe mengakui Korea Selatan berada dalam kondisi di tengah-tengah dan merasa tertekan dengan perang dagang serta perselisihan politik antara AS-China.

"Korea Selatan sendiri punya hubungan baik lebih dari 20 tahun dengan China karena masing-masing negara menikmati keuntungan dari hubungan ekonomi tersebut. China menyediakan pekerja murah dalam jumlah besar sehingga banyak perusahaan kecil dan menegah Korsel yang membuka usaha di sana," kata dia.

Namun tetap menurut Choe, ruang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN serta India masih luas karena kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang ekonominya berkembang dan penduduknya berada di usia produktif.

"Sedangkan di Korea Selatan sudah mulai ada penambahan penduduk usia lanjut dan pertumbuhkan lapangan kerja pun rendah jadi Asia tenggara menjadi pilihan. Samsung misalnya memindahkan pabriknya ke Vietnam walau menurut saya adalah kebijakan perusahaan tersebut itu adalah keputusan 'business to business' bukan terkait kebijakan negara," kata dia.

NSP sendiri berfokus pada tiga aspek pengembangan, yakni masyarakat, kesejahteraan, perdamaian (people, prosperity and peace) sehingga tidak menyentuh masalah keamanan.

Untuk menunjukkan bentuk nyata dari NSP, perwakilan Korea Selatan untuk ASEAN diperkuat 18 diplomat. Moon bahkan sudah mengunjungi 10 negara anggota ASEAN.

Peningkatan hubungan ASEAN-Korea Selatan juga bukan hanya dari sisi politik. Statistik perdagangan juga menunjukkan peningkatan yaitu dari di bawah 1 miliar dolar AS pada dekade 1980-an menjadi 159,7 miliar dollar AS pada 2018.

Pada kunjungan kenegaraan Moon ke Indonesia pada November 2017, kedua pemimpin negara sepakat meningkatkan kemitraannya menjadi Kemitraan Strategis Khusus yang merupakan bentuk kerja sama yang pertama kali disepakati di kawasan Asia Tenggara. Moon juga mengumumkan "Visi Republik Korea dan Republik Indonesia untuk Kesejahteraan Bersama".

Di Indonesia misalnya, Korea Selatan adalah investor terbesar ke-6 dengan total investasi mencapai 7 miliar dolar AS yang direalisasikan melalui 11.261 proyek di Indonesia.

Terlebih kedua negara telah menandantangai Perjanjian Ekonomi Komprehensif atau IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) pada 18 Desember 2020.

Saat itu, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, berkunjung ke Seoul untuk menandatangani IK-CEPA dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Sung Yun-mo, dengan disaksikan Jokowi dan Moon.

Perjanjian dagang itu sempat berlangsung pada 2012 namun terhenti pada 2014 karena kedua negara berganti pemerintahan. Pada Februari 2019, negosiasi kembali diaktifkan dan selanjutnya negosiasi diselesaikan selama 10 bulan.

Berdasarkan kesepakatan IK-CEPA, terdapat sejumlah pengurangan tarif perdagangan barang di IK-CEPA. Korea Selatan akan memangkas hingga 95,54 persen pos tarif dan Indonesia 92,06 persen pos tarif. Dari nilai impor, Korsel akan mengeliminasi tarif untuk 97,3 persen impornya dari Indonesia, sementara Indonesia 94 persen impornya dari Korea Selatan.

Korea Selatan akan membuka pasar bagi Indonesia agar mendatangkan gula mentah, produk petroleum, dan produk petrokimia dalam jangka pendek. Korsel secara bertahap juga akan membuka pasar untuk mengimpor bir, minuman jus buah, buah tropis seperti durian dan pepaya dan sebagian produk perikanan dari Indonesia.

Sedangkan Indonesia akan mengekspor produk besi dan baja serta suku cadang untuk sektor otomotif dan produk petrokimia ke Korea Selatan, tujuannya agar investasi Korea Selatan di Indonesia dapat dipercepat.

Korea Selatan merupakan mitra strategis ekonomi Indonesia di bidang perekonomian dan masuk ke dalam 10 besar mitra dagang utama Indonesia. Pemerintah berharap IK-CEPA dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia-Korea Selatan sampai 10 persen.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2019, total perdagangan Indonesia-Korea Selatan sebesar 15,65 miliar dolar AS. Ekspor Indonesia ke Korea Selatan adalah senilai 7,23 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari Korea Selatan senilai 8,42 miliar dollar AS.

Untuk sektor jasa, melalui IK-CEPA, Indonesia-Korea Selatan berkomitmen membuka lebih dari 100 subsektor seperti gim daring (online game), distribusi, layanan teknik; meningkatkan integrasi sejumlah sektor jasa, seperti konstruksi, layanan pos dan kurir, waralaba dan layanan terkait komputer serta memfasilitasi pergerakan tenaga kerja asing dan kunjungan bisnis.

Indonesia dan Korea Selatan akan menyusun program kerja sama di berbagai bidang, di antaranya pemberdayaan SDM di bidang manufaktur termasuk industri otomotif, energi, konten budaya, pembangunan infrastruktur, dan layanan kesehatan. Bentuk nyatanya adalah rencana investasi Hyundai Motor Company.

Agar dapat meningkatkan intensitas hubungan Indonesia dan Korea Selatan, menurut Choe, dibutuhkan kesamaan pijakan antara kedua negara sehingga kerja sama dapat terbangun.

"Memang berbagi kesamaan di antara dua entitas dengan membangun kerja sama yang berkelanjutkan di antara keduanya adalah hal yang berbeda, tapi berbagi kesamaan dan tujuan yang satu dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan hubungan," kata dia.

Dalam strategi NSP, Korsel memang sengaja untuk memprioritaskan kerja sama pembangunan dengan negara-negara "bukan super power" sebagai tempat "netral" dari perseteruan AS-China agar Korea Selatan menikmati keunggulan komparatif dengan negara mitra sehingga meningkatkan kesejahteraannya.

Namun bila nanti China dan AS tidak lagi berseteru apakah kebijakan NSP ini juga masih akan berlaku atau Korea Selatan akan langsung memalingkan wajah ke sekutu lamanya?

Oleh Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Retno & Prabowo ke Jepang, ini yang dibahas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar