"Upacara ini dilakukan sebagai peringatan ulang tahun keenam kenaikan tahta atau jumenengan Paku Buwono XIII Hangabehi," kata Pengageng III Pariwisata dan Promosi Keraton Kasunanan Surakarta, KRMH Satryo Hadinagoro.
Menurut dia, upacara adat tersebut membuktikan bahwa Keraton Kasunanan Surakarta masih eksis melalui peringatan kenaiakan tahta rajanya.
"Saat ini raja keraton ini sudah bukan lagi menjadi kepala pemerintahan, pemegang kebijakan, dan titisan dewa. Akan tetapi, saat ini keberadaan Sultan Pakoe Boewono XIII adalah sebagai kepala adat dari komunitas adat Jawa, khususnya Surakarta," katanya.
Selain itu, dia mengatakan, upacara adat Tingalandalem Jumenengan merupakan syarat dari pelaksanaan berbagai upacara adat lain di keraton tersebut.
"Eksistensi Keraton Surakarta sebagai penjaga budaya Jawa terus dipelihara melalui upacara-upacara adat seperti itu, khususnya Tingalandalem Jumenengan," kata Satryo.
Ia mengemukakan, ada keunikan tersendiri pada upacara Tingalandalem Jumenengan dibandingkan dengan berbagai upacara adat lainnya di keraton tersebut.
Salah satunya, katanya, dipentaskannya tarian sakral Bedaya Ketawang pada acara itu.
Ia mengatakan, hanya kalangan terbatas yang bisa mengikuti upacara adat itu.
"Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kekhidmatan pelaksanaan Tingalandalem Jumenengan ini," katanya.
Satryo mengatakan, sebelum upacara adat tersebut, Sultan Pakoe Boewono XIII Hangabehi telah memberikan gelar kebangsawanan kepada sekitar 184 orang yang dinilai berjasa dalam pelestarian budaya Jawa, Indonesia, maupun berbagai budaya negara tertentu.
"Beberapa di antaranya, adalah Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Zulkifli Hassan, memperoleh gelar kebangsawanan Kanjeng Pangeran Zulkifli Hasan Noto Wononagoro, budayawan kondang Jaya Suprana yang mendapat gelar Kanjeng Pangeran Doktor Jaya Suparana dan artis Julia Perez yang bergelar Nimas Ayu Tumenggung Juli Rahmawati," kata dia.
Selain tokoh-tokoh dalam negeri, pada 2010 Keraton Surakarta juga memberikan gelar kepada sejumlah tokoh di luar negeri seperti janda Perdana Menteri Malaysia, Ketua Menteri Negara Bagian Serawak Malaysia, dan tokoh spiritual Jepang.
Satryo Hadinagoro mengatakan, dengan diberinya gelar kebangsawanan tersebut diharapkan orang-orang itu dapat lebih berperan dalam pelestarian budaya lokal mereka dan menjaga jati diri bangsa.
(U.PSO-062/MM029/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
