Puluhan mahsiswa yang mengatasnamakan Mapar tersebut, mendatangi kantor Diskoperindag Sulbar yang terletak di bilangan jalan Martadinata, Mamuju, Senin, terlihat lebih leluasa melakukan aksinya karena tidak disertai dengan pengawalan dari aparat kepolisian setempat.
Mereka mendesak, Kadis Diskoperindag Sulbar, H. Darwin Yusuf, segera melakukan klarifikasi terkait dana bantuan UMKM pada tahun anggaran 2008 hingga 2009 sebanyak Rp300 juta, diduga telah dipotong oleh oknum yang ada pada Diskoperindag Sulbar.
"Berdasarkan hasil temuan kami pada sejumlah pelaku UMKM penerima bantuan mengakui bahwa bantuan yang diberikan tidak sesuai dalam Dipa, sehingga kami curiga bantuan itu telah di sunat," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Mapar, Kamistang.
Ia mengungkapkan, sekitar 136 jumlah UMKM penerima bantuan yang umumnya disalurkan ke Kabupaten Majene dan satu diantaranya di Kabupaten Polman.
Kemudian pada tahun anggaran 2009 lalu, lagi-lagi Kabupaten Majene kembali penerima bantuan terbanyak dengan jumlah berkisar 166 UMKM, empat di Kabupaten Mamuju dan dua di Kabupaten Polewali Mandar.
"Kabupaten Mamasa dan Mamuju Utara tidak mendapatkan bantuan untuk UMKM padahal, kedua daerah tersebut juga sangat membutuhkannya," katanya.
Ia mengungkapkan, Diskoperindag juga dinilai telah menciptakan menara nepotisme, sehingga bantuan UMKM ini hanya diperbanyak ke Majene.
"Kenapa justru Majene yang menjadi daerah prioritas penyaluran bantuan UMKM, padahal daerah Mamasa, Mamuju Utara juga butuh perhatian yang sama," kata Kamistang. (ACO/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
