Menteri Bahlil nilai perlu dukungan APBN bangun infrastruktur KEK Palu

Menteri Bahlil nilai perlu dukungan APBN bangun infrastruktur KEK Palu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia (kanan) sedang berdiskusi dengan salah satu pimpinan PT Asbuton Jaya Abadi di pabrik aspal yang berada di KEK Palu, Sulawesi Tengah saat melakukan kunjungan kerja, di Palu, Rabu (19/5/2021). ANTARA/Moh Ridwan

Lokasi KEK Palu sangat strategis dengan luas kurang lebih 1.500 hektare, dan didukung Pelabuhan Pantoloan. Sehingga sangat tepat untuk pengembangan investasi ke depan
Palu (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peningkatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana lainnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu, Sulawesi Tengah, perlu mendapat dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lokasi KEK Palu sangat strategis dengan luas kurang lebih 1.500 hektare, dan didukung Pelabuhan Pantoloan. Sehingga sangat tepat untuk pengembangan investasi ke depan," kata Bahlil saat melakukan kunjungan kerja di KEK Palu, Rabu.

Dia mengemukakan dalam rangka mendukung pengelolaan KEK, pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi ikut berperan menarik minat investor masuk dan menanamkan modal di kawasan-kawasan investasi baru, salah satunya Kota Palu.

Selain itu, pihaknya bersama pemerintah daerah perlu berkolaborasi mencari formulasi serta regulasi yang tepat guna mempercepat kecenderungan investasi masuk ke KEK Palu. Meskipun sejumlah fasilitas di kawasan tersebut masih mengalami kerusakan akibat dampak gempa 2018.

"Maka, penyediaan dan penataan infrastruktur juga menjadi salah satu hal penting, supaya investor dalam maupun luar negeri tertarik berinvestasi di kawasan tersebut," ujar Bahlil.

Dia mengemukakan Sulteng merupakan salah satu pusat bahan baku mineral pada kawasan timur Indonesia khususnya pertambangan emas dan nikel, sehingga keberadaan KEK menjadi lebih strategis jika proses hilirisasi dapat terwujud di kawasan tersebut yang didukung prasarana transportasi laut.

Pada kunjungan tersebut, ia juga memuji KEK Palu karena di kawasan tersebut ada pabrik pengolahan aspal milik PT Asbuton Jaya Abadi yang merupakan salah satu industri barang dan aspal.

"Produk aspal Buton sudah dibeli negara untuk kepentingan bahan baku pembuatan infrastruktur jalan. Pembelian aspal Buton sudah diprogramkan pemerintah pusat dan regulasinya pun sudah ada," ucap Bahlil

Direktur PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST) Andi Mulhanan Tombolotutu menjelaskan dari sekitar 40 investor yang menanamkan modal di kawasan tersebut, diproyeksikan nilai investasi di KEK Palu tahun 2021 mencapai Rp8 triliun.

"Namun dalam perhitungan konsultan kami atas komitmen investasi sampai tahun 2025 diproyeksikan sekitar Rp92,4 triliun," kata Mulhanan, Direktur PT BPST yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola KEK Palu.

Dia memaparkan dari 40 perusahaan yang masuk, enam perusahaan telah beroperasi dan satu diantaranya telah melakukan ekspor dan sudah berkontribusi kepada negara. Sedangkan 20 perusahaan lainnya sedang menyelesaikan hal-hal teknis termasuk pembangunan konstruksi dan ditargetkan baru bisa beroperasi pada awal 2022 mendatang.

Lebih lanjut dikatakannya, di KEK Palu terdapat tiga zona yakni zona logistik, zona pengolahan ekspor dan zona industri manufaktur.

"Ada empat status di kawasan industri Palu, yakni KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2014, lalu status Proyek Strategis Nasional, kawasan Industri Prioritas Nasional (IPN) yang masuk dalam RPJMN Nasional tahun 2020-2024, dan sebagai objek vital nasional," demikian Mulhanan.

Baca juga: KEK Palu peroleh investasi Rp8,7 triliun dari perusahaan Kanada
Baca juga: COVID-19 tidak ganggu ekspor di KEK Palu
Baca juga: Pengelola KEK Palu berharap Pantoloan segera jadi pelabuhan ekspor

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kementrian PUPR bangun flyover pertama di Palu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar