"Insya Allah, kritikan pak Gubernur Sulbar, H. Anwar Adnan Saleh, terkait metode pembagian kuota haji akan segera dievaluasi untuk menghindari adanya masyarakat luar Sulbar berangkat di daerah kita," kata Sahabuddin Kasim di Mamuju, Minggu.
Menurutnya, para calhaj yang melakukan pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) di lembaga perbankan hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja sehingga para pendaftar itu diterima.
Metode tersebut kata dia memang harus segera diubah dengan menambah lampiran surat keterangan dari masing-masing kepala daerah di kabupaten sebagai bukti bahwa yang memiliki KTP tersebut bukan masyarakat "dadakan" atau pendatang.
Sahabuddin menuturkan, koordinasi ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah semua proses pemberangkatan dan pemulangan haji ke tanah air selesai.
"Minimal setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini selesai baru bisa dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan masing-masing Kemenag di kabupaten dan pemerintah daerah di kabupaten," ungkapnya.
Ia mengatakan, selama ini ternyata petugas penyelenggaraan ibadah haji yang menerapkan KTP masih dapat kecolongan sehingga merugikan masyarakat lokal yang harus terpaksa menunggu hingga dua sampai lima tahun ke depan.
Sahabuddin mengatakan, saat ini daftar tunggu calhaj Sulbar sebanyak 7.004 orang yang tersebar d lima kabupaten , sehingga mereka yang telah mendaftarkan diri harus antre menunggu giliran untuk pemberangkatan ke Mekkah hingga 2015.
Menurut dia, masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk ikut menunaikan ibadah haji ini harus rela menunggu lama karena jumlah kuota hanya 1.500 orang setiap musim haji.
"Ini berarti, calon haji yang masuk dalam daftar tunggu ini harus bersabar hingga tahun 2015. Akan tetapi, ini bisa berubah apabila jumlah kuota untuk Sulbar bertambah," paparnya.
Ia menyebutkan dari lima kabupaten di Sulbar, jumlah calhaj terbanyak terdapat di Kabupaten Polman, Mamuju, Majene, Mamuju Utara, dan terakhir Kabupaten Mamasa. (ACO/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
