"Bapak Presiden mengatakan, sekitar tanggal 20 Oktober akan ada pengumuman evaluasi," katanya ketika ditemui setelah upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di komplek Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, hasil kinerja itu semacam rapor prestasi para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Melalui evaluasi itu, katanya, para menteri yang mendapat nilai rendah harus meningkatkan kinerja.
Ia tidak bersedia memastikan apakah evaluasi presiden itu terkait dengan wacana perombakan ("reshuffle") kabinet. Dia menegaskan, evaluasi adalah hal yang biasa dalam pemerintahan.
"Ini justru cara manajemen yang baik, manajemen kenegaraan seperti layaknya manajemen perusahaan, terutama dalam hal penilaian," katanya.
Ia mengatakan, menteri yang sudah menjalankan tugas dengan baik tidak perlu khawatir dengan wacana perombakan kabinet.
Terkait kinerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,ia optimistis kementerian yang dipimpinnya itu telah bekerja dengan baik.
"Kan anda lihat turis naik, kedatangan wisatawan naik, wisatawan luar negeri naik, semua hotel kapasitasnya bertambah, itu indikasi," katanya tanpa merinci angka kenaikan atau prestasi itu.
Dia berharap, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendapat penilaian yang baik dari Presiden Yudhoyono.
Wacana perombakan kabinet diungkapkan sebelumnya oleh anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok.
"Berdasarkan pengalaman lalu, Presiden akan melakukan perombakan kabinet setelah satu tahun. Oktober nanti kan satu tahun, menjelang Desember sudah lewat satu tahun," kata Mubarok.
Mubarok menyebutkan, laporan UKP4 bisa menjadi acuan bagi Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet.
"Kan ada laporan dari UKP4 bahwa ada beberapa menteri yang mendapat rapor merah. Laporan UKP4 itu merupakan indikasi kuat bagi Yudhoyono untuk melakukan perombakan kabinet," katanya.
Namun Mubarok tidak mengetahui waktu dan siapa yang bakal diganti. "Kapan dan siapa, tidak ada yang tahu. Hanya presiden yang tahu soal itu," katanya.
Menanggapi hal itu, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II tidak bersedia menanggapi secara mendalam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh yang ditemui setelah sidang kabinet di gedung Sekretariat Negara pada Kamis (16/9) tidak berkomentar banyak ketika ditanya tentang wacana perombakan kabinet.
"Biarkan saja kalau sebagian orang menggunakan cara pandang yang tidak tepat dalam memandang satu permasalahan," katanya.
Darwin sudah mendengar bahwa sebagian kalangan menggunakan hasil penilaian Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai patokan untuk menentukan menteri-menteri yang kemungkinan akan diganti.
Darwin juga membenarkan kementerian yang dipimpinnya mendapatkan penilaian yang tidak terlalu baik (nilai merah) untuk bidang tertentu.
"Baru-baru ini ESDM relatif ada merahnya," katanya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar juga tidak banyak memberikan tanggapan terhadap wacana penggantian menteri itu.
"Biarkan saja orang berpendapat apa," katanya.
Dia kecewa atas sikap beberapa orang yang menggunakan penilaian UKP4 sebagai indikator penggantian menteri. Padahal, katanya, tertundanya sejumlah program kementerian bukan semata-mata kesalahan kementerian tersebut.
"Banyak orang bermimpi jadi menteri, jadi seakan-akan semua rapor itu dipropaganda terus," kata Patrialis yang juga sempat mendapat "nilai merah" dari UKP4.
Secara terpisah, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengaku belum menerima hasil penilaian terakhir dari UKP4. Mereka juga tidak menanggapi wacana penggantian menteri.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan mengaku selalu mengikuti hasil penilaian UKP4. Namun, dia menolak menjelaskan penilaian UKP4 terhadap kementerian yang dia pimpin.
"Jangan saya yang ngomong, UKP4 itu," katanya.
(F008*D013/A024)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
