Menurut Mustafa, setelah evaluasi penilaian aset kemudian akan dibahas proses pengambialihan.
"Selama Oktober akan ada rapat dengan Menteri Perekonomian untuk membahasnya," kata Mustafa.
Sesuai perjanjian kontrak RI-Jepang, 7 Juli 1975, Proyek Asahan yang terdiri dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pabrik peleburan aluminium ini, akan berakhir pada Oktober 2013.
Saham Inalum sebesar 58,88 persen dikuasai 12 investor Jepang melalui Nippon Asahan Aluminium (NAA), selebihnya atau 41,12 persen dimiliki pemerintah Indonesia.
Menurut catatan, pemerintah membutuhkan dana sekitar 213 juta dolar AS atau sekitar Rp1,94 triliun untuk menguasai 100 persen kepemilikan saham di Inalum.
Sementara nilai aset seluruh aset Inalum saat ini mencapai 1,2 miliar dolar AS.
Pada beberapa kesempatan, Mustafa menuturkan, bahwa konsorsium BUMN sangat siap untuk mengambilalih dan mengelola Inalum.
Empat BUMN yang disebut-sebut dilibatkan, yaitu Aneka Tambang, Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Danareksa dan Bahana akan bersinergi untuk mengambilalih.
Selain 4 BUMN itu, pemerintah juga mempersilakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara untuk ikut membeli sebagian saham di Inalum.
"Tim kita masih terus bekerja, dan kelihatan posisi BUMN sangat dibutuhkan untuk merealisasikan pengambilalihan itu," ujarnya.
Terkait pendanaan, Mustafa mengutarakan, kalaupun terjadi kesulitan dana maka akan diupayakan dari APBN.(*)
(R017/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
