"Dalam berbagai aksi mengeritisi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II kemarin (20/10) kan masalah-masalah ini, termasuk insiden perbatasan dengan Malaysia kan menjadi salah satu sorotan tajam," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Kamis.
Dia mengemukakan Partai Demokrat menilai sikap Presiden sudah sangat tepat dan cerdas tentang masalah-masalah tersebut.
"Misalnya, terhadap Belanda yang dalam catatan sejarah dunia merupakan bangsa penjajah selama 350 tahun atas Indonesia. Dan selama kurun waktu itu, mereka antara lain melalui BUMN-nya, yakni VOC telah menghisap banyak aset Indonesia," ujarnya.
Sejalan dengan itu, menurut dia, terjadi praktik pelanggaran HAM besar-besaran antara lain kerja paksa pembangunan jalan Anyer ke Panarukan, serta pembunuhan massal oleh Westerling di Sulawesi, dan politik devide et impera (upaya memecah belah bangsa) yang di antaranya melahirkan negara-negara boneka.
"Masih 'eksisnya' aktivitas segelintir aktivis negara boneka seperti "Republik Maluku Selatan" bentukan Belanda di Negeri Kincir Angin tersebut, merupakan problem domestik mereka, jangan dikait-kaitkan dengan urusan Indonesia," kata Paula Sinyal.
"Terkait dengan `pembatalan` keberangkatan Presiden RI ke Belanda baru-baru ini, karena adanya sidang gugatan aktivis RMS atas Presiden kita, menurut kami, sudah merupakan keputusan tepat," ucapnya.
(M036/C004)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
