Ban "menyambut baik perjanjian mengenai proses pembentukan pemerintahan di Irak itu yang mencerminkan langkah besar ke depan dalam proses demokratik di negara itu", kata jurubicara tersebut dalam satu pernyataan.
Ia mengatakan perjanjian yang dicapai setelah delapan bulan kebuntuan itu, merupakan "kompromi yang akan melayani kepentingan kolektif rakyat Irak". Berdasarkan perjanjian itu, Nuri al-Maliki ditunjuk sebagai perdana menteri.
"Sekjen telah minta pada para pemimpin Irak untuk terus menunjukkan spirit kemitraan yang sama untuk bergerak dengan cepat menyelesaikan pembentukan pemerintah baru."
Ban telah menawarkan bantuan PBB dalam upaya rekonsiliasi Irak. (S008/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
