Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengatakan ia berencana akan membicarakan dengan timbalan AS dan Korsel mengenai faktor apa saja yang perlu ditambahkan guna memulai pembicaraan multilateral yang diusulkan oleh China.
Maehara akan berjumpa dengan Menlu AS Hillary Clinton dan Menlu Korsel Kim Sung-hwan dua pekan setelah Pyongyang menewaskan empat warga Korsel pada penembakan ke wilayah sipil pertama dalam beberapa dekade ini.
Menyusul serangan mematikan Korut serta berita instalasi proses uranium baru, China, yang didesak untuk meredam sekutunya, mengusulkan pembicaraan multilateral di Beijing pada awal Desember.
Tetapi Washington, Tokyo dan Seoul malah menghiraukan proposal Beijing mengadakan pembicaraan enam pihak yang juga melibatkan Moskow dan Pyongyang -- malah mengadakan diskusi tiga arah antar menlu di Washington pada Senin nanti.
"Masalah pengayaan uranium tidak didiskusikan dalam pembicaraan enam pihak, tetapi hal tersebut harus dibicarakan dalam forum tersebut," kata Maehara kepada wartawan.
"Isu pengayaan uranium seharusnya tidak boleh dibiarkan saja," tambahnya.
"Menurut saya ini akan disetujui dengan mudah antara Jepang, AS dan Korsel," katanya.
Ia juga berharap untuk mendiskusikan di Washington idenya yaitu Korut harus menerima pengawas dari badan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), setelah mereka memamerkan instalasi pemroses uranium baru kepada ilmuwan AS, katanya.
"Saya harap kami akan merespon terhadap China dengan proposal timbalan setelah pertemuan di Washington," ucap Maehara.
"Kami bukan menolak proposal China dalam mengadakan pembicaraan enam pihak. Menurut kami pertemuan, tanpa adanya harapan perbaikan, tidak dapat diterima," jelas Maehara.
Pada November seorang ilmuwan AS menyatakan ia telah ditunjukkan pabrik uranium yang dilengkapi dengan sedikitnya 1.000 sentrifugal di Yongbyon, kompleks nuklir diluar Pyongyang.
Korut keluar dari pembicaraan enam pihak guna mengakhiri ambisi nuklirnya pada April 2009, setelah meluncurkan roket jarak jauh -- tindakan yang mendapatkan kutukan dari PBB dan sejumlah sanksi baru.(*)
(Uu.KR-IFB/H-AK)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
