Dalam pidatonya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Tahun 2010 di Istana Negara, Jakarta, Senin, Presiden menganjurkan para penegak hukum untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.
"Memang penegak hukum itu, apalagi pemutus perkara disebut `the silence corps?, bicara dalam persidangan. Palu yang diketok sebagai wujud dari tegaknya keadilan. Tapi manakala di masyarakat muncul silang pendapat yang keluar dari konteksnya dan saudara tahu masalahnya, landasan, rujukan, berkomunikasilah dengan efektif," tuturnya.
Dalam suatu organisasi penegak hukum, lanjut Presiden, tentunya telah ditentukan kewenangan seseorang yang dapat berkomunikasi kepada publik.
Untuk itu, kata Kepala Negara, seharusnya pendidikan dan sosialisasi tentang penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat melalui otoritas yang berwenang.
"Komunikasi dengan publik perlu," ujarnya.
Dalam sambutannya di hadapan peserta rakernas terdiri atas Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia, Presiden mengatakan serangan publik dan media massa terhadap kinerja penegakan hukum memang keras dan berlangsung secara sistematis.
Serangan itu, menurut Presiden, sebagian besar memang benar sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.
Namun ia menilai sebagian serangan yang dikonsumsi publik dari hari ke hari itu itu juga bersifat bias dan subyektif ditambah lagi dengan kemampuan komunikasi penegak hukum yang kurang efektif.
"Kalau masih ada penyimpangan hukum, kita berantas bersama dan serangan publik kalau itu benar kita terima. Kalau bias masuk dalam wacana, komunuikasi publik itu dengan demikian akan gamblang, rakyat jadi tahu duduk persoalannya," tutur Presiden.
Selain kemampuan komunikasi penegak hukum yang kurang efektif, Kepala Negara menilai faktor lain yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum adalah praktik korupsi dan penyimpangan yang masih dilakukan oleh aparat penegak hukum.
"Terjadi pula kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan penegak hukum di wilayah mana pun. Saya tidak perlu menjelaskan karena kita sama-sama mengetahui," ujarnya.
Dalam pidatonya, Presiden mengingatkan kembali lima tantangan berat di bidang penegakan hukum yang harus dikerjakan oleh para penegak hukum karena berkaitan dengan kejahatan yang memiliki implikasi luas dan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara.
Lima tantangan berat itu adalah pemberantasan tindak pidana korupsi, pencegahan dan penanggulangan terorisme, kejahatan pajak, pemberantasan narkotika, dan pembalakan liar.
"Saya akan gusar kalau ada penegakan hukum dalam lima isu itu yang tampak tidak sungguh serius. Tapi sebaliknya, apabila lima hal itu ditegakkan dengan baik saya akan berterimakasih karena berkaitan dengan kehidupan kita semua," tuturnya.
Presiden dalam acara yang dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief serta pejabat negara lain seperti Kapolri Timur Pradopo dan Menko Polhukam Djoko Suyanto itu mengajak seluruh jajaran kejaksaan agar memperbaiki kinerja dan menjaga integritas.
(ANT/A024)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010
