PPP instruksikan anggota fraksi DPRD inisiasi Perda Pesantren

PPP instruksikan anggota fraksi DPRD inisiasi Perda Pesantren

Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/kye/aa.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya telah menginstruksikan kepada para anggota F-PPP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Pesantren sebagai respon dari Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren.

"Perda tentang Pesantren tersebut agar menjadi 'gayung bersambut' dari pusat hingga ke daerah dan membuktikan perjuangan PPP sangat terlihat kepada kalangan pondok pesantren," kata Baidowi di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, perjuangan PPP untuk memajukan pendidikan pesantren tidak hanya selesai hingga terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2021.

Baca juga: Moeldoko: Perpres pendanaan pesantren untuk tingkatkan kualitas santri

Hal itu menurut dia karena Perpres tersebut membutuhkan implementasi dan pengawalan di tataran teknis sehingga Perda terkait Pesantren sangat diperlukan untuk pelaksanan teknis di tingkat daerah.

Selain itu Baidowi menjelaskan, Fraksi PPP DPR RI juga berusaha keras memasukan dana abadi pesantren dalam pembahasan RAPBN 2022 di Badan Anggaran DPR RI.

"Tentu ikhtiar yang kita lakukan tidak akan sempurna, tidak akan maksimal tanpa bantuan doa dari para alim ulama para santri dan kaum muslimin di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang di dalamnya mengatur mengenai dana abadi pesantren.

Baca juga: PBNU: Perpres 82/2021 bukti komitmen negara atas pendidikan pesantren

"Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 23 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2021, sesuai salinan dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, dipantau di Jakarta, Selasa.

Di pasal 4 Perpres tersebut, dana abadi pesantren ditetapkan sebagai salah satu pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Di Bab III yang khusus menjelaskan pana sbadi pesantren dijelaskan bahwa dana abadi pesantren digulirkan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan di pesantren bagi generasi berikutnya sebagai pertanggungjawaban antargenerasi.

Pada Pasal 23 Ayat (3) Bab III Perpres tersebut diatur pengalokasian dana abadi pesantren yang merujuk pada hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

Baca juga: PKB Jatim sambut baik Perpres atur dana abadi dana pesantren

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Wapres: Parpol hendaknya menjadi kemaslahatan bangsa, bukan kepentingan tertentu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar