Kemarin, Perda Pesantren hingga tumpas KKB Papua

Kemarin, Perda Pesantren hingga tumpas KKB Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan sambutan saat diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (19/9) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari inisiasi Perda Pesantren hingga MPR minta seluruh matra tumpas KKB di Papua.

Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya

1. PPP instruksikan anggota fraksi DPRD inisiasi Perda Pesantren

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan partainya telah menginstruksikan kepada para anggota F-PPP di DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah (Perda) terkait Pesantren sebagai respon dari Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaran Pesantren.

"Perda tentang Pesantren tersebut agar menjadi 'gayung bersambut' dari pusat hingga ke daerah dan membuktikan perjuangan PPP sangat terlihat kepada kalangan pondok pesantren," kata Baidowi di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

2. MPR: Sudah waktunya turunkan seluruh matra tumpas KKB di Papua

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sudah waktunya negara menindak tegas teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki.

"Sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

3. Pengamat ingatkan kepala daerah jangan manfaatkan bansos demi politik

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengingatkan kepala daerah jangan memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik dengan memoles citra kepemimpinan sendiri.

Ujang Komaruddin, di Jakarta, Minggu, mengatakan distribusi bansos harus berlandaskan pemikiran untuk mengurangi beban masyarakat miskin karena terdampak COVID-19.

"Data bansos jangan dipolitisir, tapi mesti diperbaiki. Tugas kepala daerah bukan untuk memutarbalikkan data, tapi untuk memperbaikinya, agar data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” kata dia.

Selengkapnya di sini


4. Mendes PDTT blusukan meninjau potensi BUMDes di Blora Jateng

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar blusukan mengelilingi sejumlah desa meninjau berbagai potensi pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (18/9).

"Untuk pemulihan ekonomi nasional level desa, yang pertama kami genjot adalah BUMDes dan BUMDes Bersama," ujar Halim Iskandar dikutip dari siaran pers, di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini

5. Polri-TNI perketat pengamanan di Kuala Kencana saat lomba marathon

Aparat Polri dan TNI akan memperketat pengamanan Kota Kuala Kencana dan sekitarnya saat berlangsung pertandingan atletik nomor lari marathon putra dan putri serta jalan cepat putra dan putri pada PON XX Oktober 2021.

Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata di Timika, Minggu, mengatakan pengamanan di Kuala Kencana yang merupakan kota pusat perkantoran PT Freeport Indonesia di kawasan dataran rendah Mimika itu akan dilipatgandakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sebelum pertandingan, maka seluruh area sudah kita kelilingi. Kami pastikan itu," kata AKBP Era Adhinata.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar