"Pemberitaan baik yang ditayangkan media elektronik maupun surat kabar, tidak berimbang, karena lebih menyudutkan warga," kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang itu, Selasa.
Dia menilai warga dianggap melakukan kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) karena menyernag jamaah Ahmadiyah.
Padahal, kata dia, bentrok terjadi karena ada provokasi dari jamaah Ahmadiyah yang disebutnya menantang masyarakat.
Ia juga menjelaskan, warga sebenarnya hanya ingin membujuk Suparman atau Parman, pimpinan jamaah Ahmadiyah Cikeusik agar mematuhi surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yang diantaranya menyebutkan jamaah Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas.
Ketika Parman diamankan Polres Pandeglang, warga sebenarnya sudah tenang, namun rombongan jamaah Ahmadiyah dari luar kota tiba-tiab datang dan tinggal di rumah Parman.
Jamaah Ahmadiyah dari luar kota pun, ujar dia, sebenarnya sudah diminta polisi untuk menyingkir dari rumah itu, karena khawatir disalahpahami masyarakat setempat.
"Namun, mereka bukannya menuruti imbauan polisi, malah menantang, dan telah mempersiapkan senjata seperti tombak, batu dan ketapel. Pada aparat keamanan mereka juga mengatakan, `kalau polisi tidak bisa mengamankan kami akan bertahan sampai titik darah penghabisan`," katanya.(*)
S031/Z002
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
