Seiji Maehara, 48, pernah dianggap sebagai calon penerus Perdana Menteri Naoto Kan, yang tengah berjuang menghadapi kemerosotan dukungan di bawah 20 persen dan perpecahan parlemen yang telah mengancam memurukkan agenda reformasinya, demikian AFP melaporkan.
Maehara yang ambisius mendapat tekanan minggu lalu ketika dia mengakui telah menerima ekuivalen beberapa ratus dolar sumbangan kampanye tahun-tahun belakangan dari seorang wanita kelahiran Jepang dari etnis Korea.
Menurut undang-undang Jepang, ilegal bagi para politisi menerima sumbangan dari warga negara asing dan skandal tersebut telah menjadi lebih menghacurkan bagi Maehara, yang sebagai menteri luar negeri telah mengambil sikap keras dan sangat patriotis.
Maehara adalah menteri kabinet paling vokal dalam pertarungan diplomatik Jepang belakangan dengan China dan Rusia menyangkut wilayah yang dipersengketakan, warisan sejarah masa perang bermasalah Jepang dengan para tetangganya.
Sesudah beberapa hari menantang protes kemarahan dari para politisi konservatif di badan legislatif Diet dan talk show TV, Maehara Minggu malam menemui Kan untuk mengundurkan diri, kemudian mengumumkan keputusannya pada konferensi pers yang disiarkan televisi.
"Saya minta maaf kepada rakyat Jepang karena mengundurkan diri setelah hanya enam bulan dan memprovokasi ketidakpercayaan menyangkut masalah pendanaan politis saya, meskipun saya telah berusaha mengejar gaya politik bersih," kata Maehara.
Bagi Kan -- perdana menteri kedua Partai Demokrat Jepang (DPJ) sejak menghentikan setengah abad kekuasaan konservatiif dengan kemenangan mutlak 2009 -- kehilangan seorang menteri populer menyenyawakan kesulitan politis serius.
Partai Demokrat Liberal (LDP) yang beroposisi telah mengisyaratkan harapan tinggi untuk mengambil kembali tongkat kekuasaan di ekonomi terbesar kedua Asia dan telah menantang Kan untuk menyelenggarakan pemilu dadakan -- yang pikirnya akan dimenangkannya.
LDP dan sekutu-sekutunya telah mengancam akan melumpuhkan pemerintahan Kan dengan menggunakan mayoritas majelis tinggi mereka untuk memblokir rencana-rencana undang-undang untuk mendanai rekor anggaran 1,1 triliun dolar untuk tahun fiskal mulai 1 April.
Ini akan mangancam penutupan pemerintah di saat DPJ berupaya menghidupkan kembali ekonomi lima triliun dolar, mengecilkan utang publik yang masif dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengihidupkan kembali populasi yang ubanan.
Perdana menteri yang bermasalah itu juga menghadapi pemberontakan partai, dengan 16 anggota legislatifnya sendiri dekat dengan musuh bebuyutan DPJ-nya, bos faksi yang ternoda skandal Ichiro Ozawa, memboikot suara pemerintah untuk anggaran minggu lalu. (ANT/K004)
Pewarta: Kunto Wibisono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
