Di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin, Heru mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang sudah dan akan melakukan pembicaraan dengan berbagai partai politik.
Meski demikian, Heru tidak bisa memastikan kapan perombakan kabinet tersebut akan diumumkan oleh Presiden Yudhoyono.
"Tidak ada wacana-wacana, ini konkret sudah mau dibicarakan. Kalau toh suatu saat ada reshuffle karena betul-betul kinerja yang dinilai Presiden," ujarnya.
Menurut Heru, perombakan kabinet lebih ditujukan untuk menghasilkan pemerintahan efektif yang bebas dari gonjang-ganjing politik serta tatanan partai politik pendukung pemerintah yang lebih bermanfaat.
"Supaya di masa depan tidak ada lagi gonjang-ganjing politik, sebab kita ketahui sebetulnya sistem presidensil tidak ada kata-kata koalisi dan oposisi. Tapi yang ada adalah bagaimana parpol bersamaan masuk pemerintahan dan mana di luar pemerintah," tuturnya.
Heru mengatakan perombakan kabinet apabila dilakukan bukan karena terdapat masalah dalam koalisi yang sekarang, namun semata-mata berdasarkan pada kinerja para menteri.
"Sebetulnya Presiden akan lebih mudah memilih menteri, dari mana pun, dan tidak masalah. Ini kan sekarang gonjang-ganjingnya Presiden seolah dibuat sulit padahal tidak, sebenarnya tidak begitu. Siapa jadi menteri untuk 33 orang itu tidak sulit, sebetulnya sistem pemerintahan yang penting agar berjalan efektif. Parpol di dalam dan luar berjalan dengan baik," tuturnya.
Heru mengatakan santernya pemberitaan tentang rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II pun menarik perhatian Presiden.
"Beliau menanyakan soal santernya berita soal reshuffle. Sekarang beredar nama segala macam, itu betul-betul dari publik. Tidak pernah Presiden sampaikan mengganti ini dengan itu. Itu tidak ada. Jadi kalau pun ada, itu dari publik, bukan dari Presiden," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan evaluasi koalisi dan perombakan kabinet adalah dua hal berbeda.
Menurut dia, saat ini surat perjanjian yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik peserta koalisi dan Presiden Yudhoyono belum dibatalkan dan karena itu belum ada perubahan dalam koalisi.
Perubahan dalam koalisi, lanjut Agung, tentunya tidak bisa dilakukan sepihak oleh Presiden Yudhoyono.
"Tentu tidak begitu. Tetapi sekarang belum, faktanya masih seperti sekarang. Ada pun mengenai reshuffle itu kewenangan Presiden," demikian Agung.
(D013/B013/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
