Jakarta, 10/3 (ANTARA) - Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)sebesar Rp. 3,23 triliun atau 95,15% dari total pagu APBN 2010 yang mencapai Rp. 3,47 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta kemarin (9/3) menyatakan, dengan penyerapan tersebut persentase capaian kinerja KKP melebihi 100 persen dari sasaran yang telah ditentukan kecuali dalam nilai ekspor hasil perikanan yang hanya mencapai 96,20%. Namun demikian, nilai ekspor tahun 2010 sebesar USD 2,66 miliar atau meningkat 8,05 persen dibandingkan tahun 2009.

     Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan program pro-rakyat (klaster 4) KKP,dalam rangka peningkatan kehidupan nelayan. Menurut Fadel, dalam rapat kerja tersebut Komisi IV DPR RI juga menerima usulan rencana pengajuan Rancangan APBN KKP tahun 2012 untuk untuk program pembangunan kelautan dan perikanan yang bersumber dari APBN maupun pinjaman dan hibah luar negeri. Dalam usulan RAPBN yang akan akan ditindaklanjuti pembahasannya dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPRI RI, KKP pada tahun 2012 mengajukan penambahan anggaran lebih dari Rp. 3 triliun dibandingkan anggaran tahun 2011 yang hanya sebesar Rp. 4,9 triliun. Anggaran sebesar lebih dari Rp. 8 triliun ini penggunaannya ditujukan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) seperti Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) serta Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

     Selain PUMP dan PUGAR, rencana kerja KKP tahun 2012 juga akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan nelayan seperti penyediaan kapal penangkap ikan beserta alat bantu penangkapan, fasilitas permodalan, Sertifikasi Hak Atas Tanah (SEHAT), Gerakan Sejuta Hektar Minapadi (GENTANADI), asuransi nelayan, dan pembangunan rumah nelayan ramah bencana. Selain itu peningkatan kesejahteraan nelayan juga akan dilaksanakan melalui penyediaan sarana sistem rantai dingin, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, penyediaan induk unggul, serta pembinaan Usaha Menengah Kecil (UMK) Perikanan.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Ir. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)

Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011