Ganjar-Irjen Kemenkeu berdiskusi pengelolaan APBN-APBD selama pandemi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh beserta rombongan berdiskusi mengenai pengelolaan APBN dan APBD selama pandemi COVID-19, khususnya dalam menstimulus perekonomian.

"Tadi Irjen Kemenkeu berkunjung untuk memastikan 'governance' tetap berjalan karena ini masih masa pandemi, bagaimana menggunakan keuangan negara dengan benar, bagaimana APBN dan APBD menstimulus ekonomi," kata Ganjar usai bertemu rombongan Kementerian Keuangan di ruang kerja Gubernur Jateng, Semarang, Senin.

Ganjar menyebutkan dalam diskusi tersebut ada beberapa hal yang dibahas diantaranya permasalahan apa yang dihadapi dalam konteks pengelolaan dan konteks auditing sistem, serta bagian mana saja yang mempunyai potensi masalah.

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI hilang Rp1.356 triliun akibat pandemi 2020

"Tadi diungkapkan semua bahwa penentuan harga sendiri yang berbeda, dari waktu ke waktu kok berbeda khususnya ketika kita beli peralatan terkait pandemi. Ini yang tadi disampaikan, nanti akan kita tindak lanjuti dan diskusikan lagi. Intinya bagaimana mengamankan uang negara dalam kondisi pandemi seperti ini. Uang yang kita keluarkan harus bisa mendorong ekonomi tumbuh," ujarnya.

Terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut, Ganjar juga menyatakan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, lanjut dia, sinkronisasi sistem antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting.

Baca juga: Akibat pandemi belanja Sulbar naik 12 kali lipat

"Ini penting banget sehingga semua bisa tahu dan tidak ada yang disembunyikan karena uang negara semua harus 'didisclosed', semua harus terbuka. Sinkronisasi sistem ini yang menurut saya penting sehingga Irjen Kemenkeu datang ke sini untuk memberikan 'briefing' sekaligus mendapatkan masukan dari daerah," katanya.

Ganjar menambahkan memasuki era digitalisasi seperti saat ini sistem e-audit sudah harus masuk karena selain memudahkan proses audit, penggunaannya juga dapat mempercepat audit.

"Beliau ini sudah ke provinsi lain juga dan saya kira sama 'problemnya' karena situasinya memang turbulens kemarin, tidak pasti. Jadi kita mesti membuat sinkronisasi, kalau sudah audit saya rasa kita sudah harus masuk e-audit," ujarnya.