"Langkah-langkah yang dilakukan oleh Yusuf tidak akan mengganggu soliditas kader-kader PKS," kata Luthfi usai "Buka Bersama Keluarga Kader PKS" di Gedung Serbaguna Kompleks DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis.
Ia mengatakan, kabar mengenai perpecahan dalam internal PKS hanyalah asumsi yang timbul dari beberapa pihak mengenai masalah tersebut.
"Itu hanya asumsi-asumsi orang yang bercanda saja. Buktinya, PKS tetap menjalankan seluruh agendanya saat ini," ujarnya.
Ia pun menilai asumsi tersebut muncul karena Yusuf telah berhasil mengubah pandangan beberapa pihak atas tindakannya, dari pelanggaran berat menjadi perbedaan pendapat.
Namun, lanjut Luthfi, walaupun saat ini sudah banyak kabar mengenai perpecahan internal dalam kubu PKS, pihaknya tidak akan terpengaruh akan hal tersebut.
"Insya Allah ini tidak akan mempengaruhi PKS, dan diharapkan juga tidak menggangu kinerja kami," tuturnya.
Luthfi menegaskan, partainya akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pelanggaran di dalam partai.
Ia memaparkan, pada tahun 1999-2004 lembaga yudikatif PKS memecat seorang wakil presiden dan di periode 2004-2009 yudikatif PKS juga memecat seorang wakil dewan syariah.
"Jadi ini menunjukkan bahwa disiplin di PKS sangat ketat dan tidak pandang bulu. Justru bulu yang harus memandang aturan kita. Di sini tidak ada mafia hukum dan mafia kasus, dan tidak ada satupun di institusi kami yang bisa mengintervensi keputusan yudikatif di PKS," paparnya.
Jadi, lanjut dia, semua ini menunjukkan tentang kedisiplinan dan konsistensi PKS dalam melaksanakan seluruh apa yang disepakati di majelis syuro dan institusi partai lainnya.
Di tempat yang sama, mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid, mengatakan, perpecahan tidak akan terjadi karena seluruh anggota partainya memiliki ideologi yang sama.
"Ideologi kami semua sama, yaitu dalam konteks Islam. Kalau ada beda pandangan, itu hanya pandangan manusiawi saja," kata Hidayat.
Sebelumnya, Yusuf Supendi, yang juga pendiri Partai Keadilan (PK) sebelum berubah menjadi PKS, melaporkan Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen Anis Matta dan Hilmi Aminuddin ke Badan Kehormatan DPR dan KPK atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp10 miliar.
Yusuf mengklaim memiliki bukti kuat dan sudah menyiapkan 12 saksi untuk memberikan keterangan seputar tuduhannya.(*)
(T.S037/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
