"Tidak ada yang ingin memandulkan DPR. Kita menjaga agar lembaga terhormat ini tetap kuat, berwibawa, semangat demokrasi semangat dari rakyat," kata Saan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, terkait adanya isu penyeragaman pendapat terhadap partai-partai yang tertuang dalam kontrak koalisi baru.
"Ini bukan kesepakatan baru, tapi kesepakatan yang diperbaharui. Kalau misalnya DPR tidak mau berkoalisi, tidak mau menyetujui kesepakatan dulu dasarnya apa. Apa memang ada kesepakatan," ujar dia.
Ia membantah adanya perbedaan draf kontrak koalisi antara Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dengan partai lain seperti Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa,
"Masa ada draft berbeda-beda. Kesepakatan yang diperbaharui harus sama," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.
Saan menyebutkan, keengganan dari Partai Golkar maupun PKS untuk menyetujui kontrak koalisi baru merupakan hak partai tersebut.
"Itu namanya mereka tidak mau berkoalisi dong. Kontrak kan harus sama. Ada reward and punisment. Apa bentuknya tergantung Presiden SBY," kata dia.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
