"Kami berharap bahwa apa yang telah tercapai kemarin antara Fatah dan Hamas akan mendorong perundingan," kata Abbas kepada aktivis perdamaian Israel dan media di markas besarnya di kota Tepi Barat Ramallah.
"Kami berharap semua faksi Palestina akan terbawa untuk menerima syarat Kuartet," katanya, mengacu tuntutan internasional yakni agar pemerintahan Palestina manapun menerima kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, mengakui Israel dan menolak kekerasan.
Kesepakatan tersebut, yang diumumkan di Kairo Rabu, memastikan kesepakatan partai Fatah Abbas, yang mendominasi Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, dengan para penguasa Islam Gaza untuk membentuk pemerintahan transisi sebelum pemilu dalam satu tahun.
Israel menentang kesepakatan tersebut, mengatakan Abbas harus memilih antara berdamai dengan Israel atau bersatu dengan Hamas, yang menyerukan kehancuran Israel.
Namun Abbas mengatakan pemerintahan transisi hanya akan memiliki kewenangan terbatas dan dia akan terus menetapkan kebijakan nasional sebagai ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
"Pemerintahan transisional ini diberi wewenang untuk melakukan dua hal: menetapkan tanggal pemilu dan membangun Gaza kembali," katanya. "Politik adalah untuk PLO dan kami akan terus mengikuti kebijakan saya."
Abbas mengatakan "terlalu awal untuk bericara tentang siapa yang akan menjadi perdana menteri," di tengah kabar perdana menteri yang sekarang Salam Fayyad akan digeser karena Hamas berkeberatan, demikian AFP melaporkan. (ANT/K004)
Penerjemah: Kunto Wibisono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
