Pontianak (ANTARA) - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR Syarief Abdullah Alkadrie menilai penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar cukup baik sehingga pertumbuhan ekonomi provinsi itu bisa melebihi nasional.

"Hal ini tentu kami apresiasi, meski di tengah pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Kalbar Triwulan III-2021 tumbuh sebesar 4,60 persen (y-on-y) atau lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen (y-on-y)," kata Syarief Abdullah Alkadrie saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke  Pemprov Kalbar di Pontianak, Selasa.

Dia mengatakan Kunker Tim Banggar DPR RI ke Kalbar untuk mengetahui langsung penyerapan anggaran pembangunan dan mengetahui berbagai masalah yang dihadapi Pemprov Kalbar beserta kabupaten/kota di provinsi ini.

Baca juga: Banggar DPR: Konsumsi rumah tangga tantangan dalam pertumbuhan ekonomi

"Jadi kami ingin mengetahui transfer dana dari pusat ke daerah, termasuk transfer dana desa. Bagaimana penyerapan dana tersebut untuk pembangunan apakah ada kendala atau tidak," kata Syarief.

Dalam kunker ikut serta rombongan Kementerian Keuangan RI dengan harapan dapat mengetahui lebih jauh dan menindaklajuti persoalan-persoalan yang dihadapi daerah dalam penyerapan anggaran, katanya.

"Dengan demikian ke depan ada peningkatan transfer dan penyerapan anggaran pembangunan sehingga Kalbar bisa menjadi lebih baik lagi," ujarnya.

Baca juga: Banggar DPR: Belanja 2022 bakal perkuat fundamental ekonomi RI
Baca juga: Rapat Paripurna DPR-RI sahkan RAPBN 2022 jadi Undang-Undang


Dalam Tim Banggar DPR RI, ia bersama Cornelis, Maria Lestari, dan Boyman Harun merupakan anggota DPR RI Dapil Kalbar.

Sementara itu, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan kunjungan Tim Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan merupakan momentum baik bagi Pemprov Kalbar untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait penyerapan anggaran pembangunan.

"Berbagai persoalan kami sampaikan, seperti usulan penghapusan BPHTB, dan penyerapan BOS (bantuan operasional sekolah), karena volumenya ada di APBD sebesar 19 persen, sementara dana BOS itu langsung ditransfer ke sekolah sehingga sangat memengaruhi penyerapan anggaran. Saya berharap dana BOS dapat keluar dari APBD," katanya.

Dia mengatakan penyerapan anggaran Pemprov Kalbar tahun depan akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Dengan adanya perbaikan-perbaikan, saya berharap pada tahun depan semua dapat ditingkatkan terkait penyerapan dan pengelolaan anggaran sehingga pembangunan di Kalbar dapat lebih maju lagi," katanya.

 

Pewarta: Andilala dan Slamet Ardiansyah
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021