Pada Ahad (26/6), para menteri di forum tersebut diberi tahu tentang persiapan militer guna menghadapi rombongan 10 kapal yang diperkirakan mulai berlayar dari Yunani akhir pekan ini.
"Kemarin, para menteri memutuskan untuk tidak membiarkan kapal itu berlabuh di Jalur Gaza, kendati mereka akan diperkenankan membongkar muatan di (pelabuhan Israel) Ashdod atau pelabuhan Mesir, El Arish," demikian laporan radio militer Israel, sebagaimana dikutip AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Selasa.
"Jika tak ditemukan senjata atau amunisi, barang tersebut akan dikirim ke Jalur Gaza," katanya.
Radio itu menyatakan Kairo sudah setuju mengizinkan kapal tersebut berlabuh di El-Arish, pelabuhan di Laut Tengah yang berada sekitar 50 kilometer di sebelah barat perbatasan Mesir dengan Jalur Gaza.
Sejauh ini, tak ada pernyataan resmi Israel mengenai pembahasan tertutup tingkat menteri itu.
Harian Israel, Hayom, yang dipandang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengutip Kepala Angkatan Laut Eliezer Marom --yang mengatakan kepada para menteri tersebut-- bahwa anak buahnya lebih siap dibandingkan dengan pada Mei tahun lalu. Saat itu personel pasukan komando menyerbu kapal utama flotilla sebelumnya, dan menewaskan sembilan pegiat Turki.
"Pasukan kami siap menghentikan armada kapal itu dan takkan membiarkan kapal tersebut sampai ke Jalur Gaza," kata satu sumber politik yang tak disebutkan jatidirinya.
Sebanyak 350 pegiat pro-Palestina dari 22 negara dijadwalkan bergabung dalam "Freedom Flotilla II", yang diperkirakan terdiri atas sebanyak 10 kapal.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan beberapa pemimpin internasional telah mendesak flotilla itu agar tak berlayar, dan Washington telah memperingatkan warga negara AS agar tak bergabung dalam upaya untuk menerobos embargo Yahudi tersebut.
Israel pertama kali memberlakukan blokade atas Jalur Gaza pada 2006, setelah pejuang di sana menculik prajurit Israel, Gilad Shalit, dalam satu serangan lintasperbatasan. Ia sampai sekarang masih disekap oleh pejuang Palestina.
Larangan atas barang sipil dan bahan makanan dikendurkan tahun lalu, tapi banyak pembatasan masih diberlakukan oleh penguasa Yahudi.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
