Sanur (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajaran eksekutif yang berada di bawah kendalinya menghormati dan merespon secara konstruktif keputusan DPR yang menolak hak angket dan hak interpelasi masalah impor beras. "Saya tidak persoalkan apakah pilihannya kemarin memutuskan angket, interpelasi atau bukan angket dan interpelasi," kata Presiden saat menutup Rapat Kerja Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2006, di Sanur, Bali, Rabu. Presiden mengatakan, yang penting adalah penjelasan dan langkah konstruktif dari pemerintah dalam menangkap hakekat serta makna keputusan DPR tersebut yakni dalam rangka mengemban tugas bersama dan tugas negara ada banyak pikiran, harapan dan aspirasi bahwa semua pihak perlu melindungi petani tanpa harus melupakan konsumen. "Jangan sampai beras atau pangan kurang dan jangan sampai tidak diantisipasi yang bisa terjadi sekarang dan akan datang. Dan jika ada impor beras maka harus transparan dan akuntabel serta tidak ada penyimpangan," katanya. Presiden mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa politik pangan serta kebijakan pertahanan pangan yang bertujuan mempertahankan swa sembada beras dan pengelolaan permintaan dan penawaran beras harus benar-benar tepat dan konstruktif. "Itu yang harus kita lakukan sehinga rakyat tenang dan tenteram," katanya. Presiden mengatakan bahwa sebenarnya dirinya dijadwalkan membuka Raker tersebut pada Selasa (24/1), namun dia lebih baik menutup Raker itu pada Rabu (25/1) karena adanya dinamika politik yang relatif tinggi di Jakarta. "Oleh karena itu, lebih baik saya di Jakarta agar bisa memantau, mengikuti dan merespon segala sesuatu dengan tepat," kata Kepala Negara. Ia mengatakan, dinamika politik di DPR dalam sebuah kehidupan demokrasi adalah wajar dan bisa terjadi setiap saat apalagi demokrasi di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang, "setiap saat bisa saja terjadi peristiwa politik yang suhunya relatif tinggi." Namun demikian, Presiden meminta semua pihak untuk bekerja sesuai peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing. Presiden mengatakan, jika di propinsi, kabupaten atau kota ada dinamika politik, maka harus dianggap sebagai bagian dari kehidupan demokrasi ketatanegaraan. "Yang penting apapun masalahnya yang kita hadapi, kita cari jalan keluar terbaik, karena sesungguhnya semua berpikir dan berjuang untuk rakyat," kata Presiden. Raker itu dihadiri antara lain oleh 12 gubernur, 147 bupati dan walikota, 36 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta piminan DPRD.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006