"Pemerintah perlu mengambil peran lebih agar mekanisme perdagangan ikan lebih menguntungkan bagi semua pelaku usaha di rantai produk perikanan, mulai dari produsen skala kecil sampai dengan konsumen," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, kepada Antara di Jakarta, Senin.
Menurut Abdul Halim, kenaikan nilai PDB yang didorong oleh peningkatan ekspor perikanan pada 2021 lebih banyak didorong oleh faktor lahirnya generasi muda melek ekspor dan fasilitasi teknologi informasi yang kian solutif untuk mengatasi kendala pasar produk di sektor perikanan.
Ia berpendapat ekosistem perikanan di tingkat hulu masih perlu banyak sekali pembenahan, khususnya yang berkaitan dengan penataan regulasi pengelolaan perikanan di tingkat pusat dan provinsi plus kabupaten/kota.
Baca juga: Pacu PDB sektor perikanan, KKP optimalkan pelayanan di pelabuhan perikanan
"Di tingkat hilir, pemerintah juga sebatas menarik pungutan, belum pada upaya peningkatan layanan publik yang jauh lebih transparan, efektif, dan efisien," katanya.
Abdul Halim juga berpendapat meningkatnya kinerja sektor perikanan tersebut lebih kepada faktor mekanisme pasar yang berjalan serta semakin terhubungnya para pelaku perdagangan nasional ke pasar global.
Sedangkan terkait dengan perang dagang AS-China, lanjutnya, dampaknya untuk sektor perikanan domestik dinilai tidak secara langsung karena Indonesia adalah produsen produk perikanan terbesar kedua di dunia.
Ia juga menyoroti regulasi terkait investasi yang saat ini sifatnya dinilai lebih menguntungkan bagi investasi bermodal kuat dari luar negeri.
Baca juga: Menteri Trenggono sebut PDB dan ekspor perikanan meningkat pada 2021
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
