Anggota DPR: Kolaborasi penting guna tingkatkan capaian vaksinasi

Anggota Komisi IX DPR, Elva Hartati, menilai kolaborasi semua pihak penting untuk meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu, dia mengatakan, kolaborasi menjadi penting mengingat saat ini Indonesia menghadapi gelombang ketiga penyebaran virus Covid-19. "Salah satu kunci keberhasilan berbagai program adalah perluasan kerja sama dan pelibatan semua pihak, begitu juga dengan program vaksinasi Covid-19," kata dia.

Menurut dia, pelibatan swasta sangat penting karena mempunyai sumber daya yang bisa dimaksimalkan untuk akselerasi vaksinasi. Ia mencontohkan Ekuador di Amerika Selatan menjadi negara dengan tingkat kecepatan vaksinasi terbaik dunia, karena kerja sama yang kuat dengan swasta.

Baca juga: CISDI: Ubah pola penanganan pandemi lewat pespektif keadilan

Ia mengatakan, pemerintah memang sudah bekerja sama dengan swasta, tapi perlu diperluas dan diperkuat. Dengan 184,68 juta orang yang sudah divaksin, menurutnya merupakan capaian yang luar biasa.

Komisi IX DPR pun, lanjut dia, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya vaksinasi Covid-19, walau capaian ini harus terus ditingkatkan. "Paling sedikit 80 persen populasi mendapatkan vaksinasi dan kelompok rentan seperti lansia menurut saya 100 persen harus divaksinasi," ucapnya.

Secara terpisah, ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Surabaya, Laura N Yamani, juga menilai kolaborasi sangat perlu dilakukan sejak awal kemunculan pandemi. Ia menilai pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. "Banyak unsur yang harus berkolaborasi dan berkomitmen untuk melakukan upaya dalam mempercepat penghentian pandemi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bekasi capai 87,5 persen

Ia mengatakan vaksinasi diharapkan bisa terus berjalan degan menerapkan prokes ketat. Ia menjelaskan naiknya kasus Covid-19 bukan berarti menghentikan pemberian vaksin tetapi memperketat prokes sehingga aman tidak berisiko tertular saat pemberian vaksin.

Ia mengakui 184,68 juta penduduk yang sudah divaksin tentu telah mencapai target cakupan vaksinasi. Tetapi, 184,68 atau lebih 85 persen itu adalah orang yang masih mendapatkan vaksin dosis pertama dan dosis lengkap baru sekitar 60 persen. "Ini masih menjadi PR pemerintah dalam mengejar target cakupan untuk dosis 2 dan mempercepat pencapaian itu," kata dia.

Badan Intelijen Negara juga menjadi salah satu lembaga negara yang terus berkolaborasi dalam menjalankan program vaksinasi. BIN terus memperluas kolaborasi dalam upaya mengejar target vaksinasi nasional.

Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri Badan Intelijen Negara, Mayor Jenderal TNI Agoes Joesni, mengatakan, keberhasilan vaksinasi ini dilakukan atas kerja sama berbagai pihak, tak terkecuali BIN. Capaian itu pun sejalan amanat Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Komisi I DPR: BSSN bantu pengamanan sistem siber penanganan COVID-19

Ia menceritakan sebelum Covid-19 di awal 2020 masuk ke Indonesia, BIN sudah mengamati fenomena tersebut sejak kasus di Wuhan, China. Karena itu langkah penanggulangan alias mitigasi pun kala itu telah disampaikan ke pemerintah.

Ia mengatakan sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang punya peran pencegahan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman, BIN sudah melakukan pencegahan. Salah satunya, katanya penggunaan masker yang dilontarkan oleh BIN yang disampaikan pada pemerintah.

Kemudian, lanjut dia, membuat aplikasi untuk mendeteksi kedisiplinan menggunakan masker dan sebagainya, melakukan sosialisasi dan narasi untuk melawan hoaks seputar vaksinasi.

Baca juga: Puncak gelombang Omicron di Indonesia diperkirakan awal Februari

BIN juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan membuat sertifikat vaksinasi karena semua orang yang telah divaksinasi harus bisa dideteksi, hingga penyediaan vaksin serta fasilitas penunjangnya.

Deputi bidang Intelijen Ekonomi BIN, Made Kartikajaya, menjelaskan, BIN memiliki tim penanganan Covid-19 dan sejatinya bertugas menyediakan vaksin di seluruh Indonesia. Sebagai penanggung jawab koordinasi, menurut dia, dilakukan dengan Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan di daerah, di awal pertama vaksinasi dilakukan sejak 14 Juli 2020.