selektif dalam hal pengiriman tenaga migran
Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap menimpa pekerja migran, dan harus ditangani dengan serius.

"Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat.

LaNyalla yang menanggapi nasib buruk menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati mengaku prihatin, sebab tidak mendapatkan gaji, dan dilarang menghubungi keluarga di kampung, selama 8 tahun bekerja di ShahAlam.

"Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan," katanya.

Baca juga: KBRI evakuasi PRT delapan tahun tanpa gaji dari majikannya
Baca juga: SBMI Malaysia sukses perjuangkan gaji PMI dua tahun tidak dibayar

Oleh karena itu, Ia meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan itu.

Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia.

"Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya.

Baca juga: Calon Pekerja Migran Indonesia apresiasi pelayanan BP2MI

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022