"Ini akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya tersentral di Pulau Jawa," kata Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Prof Chairil Anwar saat memimpin rombongan yang terdiri dari 41 Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah ke titik nol IKN Nusantara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Bambang Setiadji mengatakan sebagian besar rektor kagum melihat lokasi IKN.
Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara masuk proyek prioritas nasional
Menurut dia, dari sisi rencana jangka pendek pembangunan atau pemindahan IKN ke Kalimantan Timur mungkin mengganggu anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Akan tetapi, untuk jangka panjang langkah itu dinilai penting.
Hal tersebut juga merujuk pada masalah dasar yang dihadapi Indonesia yakni ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Jakarta dan luar Jakarta.
"Bahkan, 60 persen uang berputar di Jakarta," kata dia.
Baca juga: KSP: Kementerian PUPR siap bangun hunian ASN dan TNI-Polri di IKN
Ke depan, ia berharap akan ada lima atau enam kementerian yang tidak pindah ke IKN Nusantara akan tetapi ditempatkan di Papua. Tujuannya, untuk dapat membangun Tanah Papua dan Indonesia Timur.
Selain itu, Bambang mengingatkan pembangunan IKN sebaiknya tetap melibatkan warga asli Kalimantan Timur. Sehingga pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal dapat optimal.
"Libatkan orang lokal. Jangan terulang orang Betawi di Jakarta. Ini yang ditakutkan," ujarnya.
Untuk mencapai target pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Perguruan tinggi Muhammadiyah siap berkontribusi dari aspek SDM serta siap pindah ke Tanah Borneo.
Baca juga: KSP: Pemerintah siapkan 10 peraturan turunan UU IKN
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
