1. KSP: Pemerintah upayakan payung hukum adaptif terkait telemedisin
Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menyediakan payung hukum yang adaptif bagi para pengguna platform telemedisin.
Dia menekankan KSP siap mendukung Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lain dalam menjawab kebutuhan regulasi bagi layanan telemedisin dan memastikan tidak ada celah regulasi yang merugikan.
Selengkapnya baca disini
2. Komisi II DPR gelar uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU/Bawaslu
Komisi II DPR RI mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan 10 calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022—2027.
"Maksimal 15 menit setiap calon anggota," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin sidang Komisi II di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
3. Ketua DPR: Uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu terbuka
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan uji kelayakan dan kepatutan atau "fit and proper test" terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu yang akan digelar mulai hari ini terbuka untuk masyarakat luas.
Puan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, mengatakan, DPR RI terus bekerja secara transparan untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan optimal.
Selengkapnya baca disini
4. Ganjar Pranowo temui warga kontra penambangan di Wadas
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui kelompok warga yang kontra penambangan kuari terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Minggu (13/2).
Ganjar yang datang sendirian tanpa pengawalan aparat kepolisian, disambut dengan hangat oleh masyarakat yang sudah menunggu di Masjid Nurul Huda, dan tidak nampak ketegangan sama sekali dalam pertemuan itu.
Selengkapnya baca disini
5. Ketua DPR minta Kemenaker tinjau ulang pencairan JHT
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk meninjau ulang tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi masyarakat.
"Perlu diingat, JHT bukanlah dana dari Pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja, termasuk buruh," kata Puan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca disini
Pewarta: Fauzi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
