"Saya kira target tersebut perlu strategi dan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla menyikapi rencana pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2023.
Baca juga: Wali Kota Probolinggo temui Ketua DPD bahas RS Standar Internasional
Ia menilai ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat vital. Dengan stagnannya perekonomian domestik rumah tangga, maka berdampak pada ketidakmampuan keluarga memperoleh pendidikan layak. Selain itu, dipastikan kesehatan tidak maksimal.
Ia menyebutkan tiga juta penduduk yang menjadi target penurunan kemiskinan perlu menjadi prioritas. Hal itu harus dituangkan dalam bentuk program yang konkret serta dilaksanakan secara terstruktur, masif, konsisten, dan berkelanjutan.
"Jika tidak menjadi fokus, saya kurang yakin target tersebut dapat tercapai," kata LaNyalla.
Baca juga: Ketua DPD minta Menakertrans lindungi pekerja migran Indonesia
Baca juga: LaNyalla: Pers berperan penting edukasi masyarakat soal lingkungan
LaNyalla menilai melalui struktur birokrasi, pemerintah harus benar-benar melaksanakannya dengan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh. Hal itu termasuk pula penganggaran rasional serta target pencapaian yang pasti atau relevan.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga tiga juta penduduk pada tahun 2023.
Kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini menjadi salah satu kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
