"Ini tentu perlu untuk kita lihat karena belanja di daerah memiliki peranan sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah. Akselerasi belanja di daerah kita harap bisa terjadi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa daring yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Menurut Menkeu realisasi belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial APBD turun masing-masing 9,4 persen, 19,5 persen, dan 61,4 persen dibandingkan Januari tahun 2021 lalu.
Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi pendapatan APBD 2021 tumbuh 0,18 persen Ia meminta penyaluran APBD dipercepat karena realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari APBN pemerintah pusat di Januari 2022 telah tumbuh 6,8 persen atau mencapai Rp54,92 triliun.
Di samping itu berdasarkan catatannya dana pemerintah daerah di bank pada Januari 2022 mengalami pertumbuhan 39,33 persen dari posisi Desember 2021 atau mencapai Rp157,97 triliun.
Sementara dibandingkan posisi Januari 2021 dana pemerintah daerah di bank tumbuh 18,32 persen yang menjadi posisi tertinggi dibandingkan Januari tiga tahun sebelumnya.
Baca juga: Kemendagri: Realisasi APBD 2021 lebih tinggi dibanding sebelumnya Meskipun sebagian daerah memiliki dana di perbankan yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan operasional selama tiga bulan, terdapat dua daerah yang sebaliknya.
Kedua daerah tersebut ialah Aceh dengan dana di perbankan mencapai Rp297,03 miliar lebih banyak dari kebutuhan operasional selama tiga bulan dan Kalimantan Timur dengan kelebihan Rp188,38 miliar.
"ini berarti mereka memiliki dana yang terlalu besar yang seharusnya bisa dipakai untuk memulihkan perekonomian di daerah," kata Menkeu.
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
