"Selalu menyelesaikan masalah dengan perhitungan nominal," katanya dalam silaturahim di Medan, Kamis malam.
Ia mengatakan, sistem politik dengan perhitungan nominal itu banyak terjadi, bahkan dimulai di kalangan partai politik (parpol).
Pola transaksional itu mulai dari perebutan nomor urut dalam pemilu agar memudahkan mendapatkan kursi di parlemen.
Akibatnya, ketika telah menduduki jabatan di parlemen, politisi yang bersangkutan selalu berupaya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya.
"Selalu berpikir tahun ke berapa modalnya bisa kembali," katanya.
Pola perhitungan nominal itu berlanjut hingga pemerintahan dengan penentuan adanya setoran dalam jumlah tertentu untuk mandapatkan jabatan.
Bahkan yang ironisnya, akutnya pola yang mengutamakan perhitungan nominal tersebut juga merasuki sistem pendidikan nasional.
"Uang menentukan siapa yang lulus dengan ijazah terbaik," katanya.
Karena itu, kata dia, perlu adanya perubahan signifikan dengan menyiapkan solusi alternatif dalam pola kehidupan berpolitik di Indonesia.
Untuk itu, dibutuhkan anak bangsa yang bermoral dan memiliki integritas untuk selalu melakukan praktik politik yang berkomitmen terhadap moralitas.
Pola itu telah sukses dilakukan sejumlah negara maju di dunia, meski bukan negara berpenduduk Islam dengan menerapkan sistem politik yang menutup peluang permainan uang.
"Aneh, negara maju yang bukan Islam bisa menerapkan sistem politik yang baik," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya tidak mengetahui bagaimana Indonesia jadinya nanti jika perubahan dengan solusi alternatif itu tidak dilakukan.
Ia tidak yakin Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dan lepas dan intervensi dan pengaruh pihak asing jika masih menerapkan sistem politik yang ditentukan dari perhitungan nominal semata.
(T.I023/B/M034/M034) 18-08-2011 22:23:27
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
